Penguasa Diingatkan untuk Tidak Jadikan Hukum sebagai Alat Teror

Sri Radjasa Chandra, karib Soenarko, bekas Komandan Jenderal Kopassus, meminta negara untuk tidak menjadikan hukum sebagai alat meneror rakyat. Menurut Radjasa, penggunaan hukum secara berlebihan menunjukkan ketiadaan kepercayaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.


“Saat ini rakyat hidup dalam ketakutan karena hukum menjadi barang mewah bagi rakyat. Hanya oligarki yang mampu membeli hukum,” kata Radjasa kepada rmolaceh.id, Sabtu, 17 Oktober 2020.

Soenarko, purnawirawan jenderal bintang dua, kembali dipanggil Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri atas tuduhan kepemilikan senjata api ilegal. Dalam surat itu, Soenarko diminta keterangan tambahan sebagai tersangka kepemilikan senpi ilegal.

Sebelumnya, Soenarko ditetapkan sebagai tersangka kasus kepemilikan senjata api pada Mei 2019, saat muncul isu people power pada Pemilihan Presiden. Soenarko dilaporkan atas tuduhan makar. Sehari setelah dilaporkan, Soenarko kemudian ditangkap atas kasus penyelundupan senjata dan ditetapkan sebagai tersangka

Radjasa mengatakan pemanggilan oleh kepolisian ini adalah langkah positif. Radjasa berharap kepolisian dapat segera menuntaskan perkara ini agar status hukum Soenarko tidak terkatung-katung.

Namun Radjasa juga menilai banyak kejanggalan pada penanganan kasus dugaan kepemilikan senjata api ini. Ditambah lagi keberadaan bukti baru, yakni pernyataan GM Security Garuda tentang persiapan awal dalam rangka mengirim senjata yang kemudian dituduh sebagai milik Soenarko.

“Hal ini semakin menguatkan adanya rekayasa untuk menjerat Pak Narko dalam kasus hukum,” kata Radjasa.

Radjasa mengingatkan bahwa negara harus hadir dalam setiap persoalan yang dihadapi rakyat alih-alih predator. Ketiadaan kepercayaan terhadap rakyat, kata Radjasa, terlihat jelas saat negara dan pemerintahan menggunakan instrumen hukum untuk meneror rakyatnya.