Gedung ANRI Contoh Sempurna Pelanggaran Aturan DAS

Sekretaris Dewan Eksekutif Mahasiswa Uin-raniry Banda Aceh, Amirul Haq, menilai pembongkaran bangunan di sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) merupakan kebijakan prematur Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dan Pemerintah Aceh. Di tengah kesulitan ekonomi, keputusan penertiban ini dinilai Amirul sangat tidak bijaksana.


“Kebijakan itu akan sangat berdampak bagi kehidupan masyarakat yang memanfaatkan bantaran itu sebagai tempat mencari makan,” kata Amirul, Sabtu, 17 Oktober 2020.

Saat ini, kata Amirul, seharusnya pemerintah memberikan stimulus perekonomian bagi masyarakat. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan sempadan sungai sebagai kebun atau peternakan. Tanpa mengubah fungsi bantaran daerah aliran Kanal Krueng Aceh, seharusnya masyarakat tidak dihalangi untuk memanfaatkan tanah tersebut.

Amirul mengatakan ada aturan yang membolehkan masyarakat kampung memanfaatkan bantaran sungai atas izin kepala desa. Mereka juga harus memenuhi persyaratan. Salah satunya adalah dengan tidak mendirikan bangunan permanen. Sepanjang hal ini tidak terjadi, pemerintah tak perlu mencari-cari alasan untuk menertibkan kawasan ini.

"Penertiban itu sangat berpengaruh pada masyarakat mengelola lahan di sepanjang bantaran kanal Krueng Aceh," kata Amirul.

Di saat yang sama, Pemerintah Kabupaten Aceh Besar malah tutup mata terhadap satu bangunan yang jelas-jelas didirikan dengan melanggar aturan penggunaan kawasan DAS. Bangunan itu, kata Amirul, adalah Gedung Arsip Nasional. Jika dibandingkan dengan bangunan yang dibuat masyarakat, jelas gedung itu dapat mengubah fungsi DAS.

Amirul menilai Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar berlaku zalim. Di satu sisi mereka menggusur masyarakat kecil, di sisi lain mereka membiarkan Gedung ANRI itu berdiri megah.

“Padahal masyarakat hanya menggunakan bantaran itu untuk beternak sapi dan kambing dan menamam palawija,” kata Amirul. 

Berdasarkan surat permintaan Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatra I kepada Bupati Aceh besar, kata Amirul, tertanggal 12 Februari 2020 dengan nomor SA.0401-Bws 1/185. Bupati Aceh Besar melalui surat bertanggal 6 Juli 2020 dengan nomor 614/2804 memerintahkan untuk membongkar seluruh bangunan di Sepanjang Daerah Aliran Sungai atau DAS Krueng Aceh.

Presiden Mahasiswa UIN Ar-Raniry, Reza Hendra Putra, berharap pemerintah bersikap adil. Sebelum membongkar bangunan semi permanen milik masyarakat, pemerintah harus membongkar terlebih dahulu Gedung ANRI dan bangunan permanen di bantaran kanal itu. “Itu baru adil,” kata Reza.

Jika Gedung ANRI tidak dirobohkan, Reza meyakini sampai kapan pun bantaran kanal Krueng Aceh itu tidak akan dapat ditertibkan. Gedung ANRI, kata dia, adalah contoh sempurna dari pelanggaran penggunaan sempadan sungai.

Pengamat hukum agraria dari Universitas Syiah Kuala, Ria Fitri, mengatakan mendirikan bangunan bersifat permanen di daerah DAS tidak diperkenankan. “Itu diatur dalam undang-undang,” kata Ria.

Ria mengatakan tanah di daerah aliran sungai hanya bisa digunakan untuk menanam tanaman palawija. Lahan itu tidak boleh ditanami jenis tanaman keras apalagi sampai mendirikan bangunan.

Menurut Ria, jika Pemerintah Kabupaten Aceh Besar mengeluarkan IMB untuk bangunan itu, maka izin itu bermasalah karena aturan melarang tidak boleh ada bangunan di sempadan sungai. “Suatu perbuatan yang menurut aturan tidak boleh dilakukan itu batal demi hukum,” kata Ria.

Selain dalam undang-undang, pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28 Tahun 2015 Tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau.

Dalam pasal 15, di aturan tersebut, disebutkan jika terdapat bangunan dalam sempadan sungai maka bangunan tersebut dinyatakan dalam status quo dan secara bertahap harus ditertibkan untuk mengembalikan fungsi sempadan sungai.

Namun, kata Ria, semua ini tergantung dari penilaian pemerintah kabupaten. Apakah gedung itu harus dirobohkan atau tidak. Karena, kata Ria, pihak ANRI juga akan melakukan perlawanan. Caranya dengan menggugat izin itu ke Pengadilan Tata Usaha Negara.