Pertamina Siap Jalankan Aturan Baru BBM

Unit Manager Comm, Rel dan CSR Pertamina Marketing Operation Region (MOR) I, Robi Hervindo, mengatakan Pertamina Aceh sebagai operator akan mengikuti arahan yang disampaikan Pemerintah Aceh tentang pencabutan kebijakan stiker subsidi bahan bakar minyak. Keputusan itu akan dijalankan di seluruh stasiun pengisian bahan bakar di Aceh.


"Kita sudah berkoordinasi dengan seluruh SPBU bahwa program stickering tersebut tidak berlaku lagi," kata Robi kepada rmolaceh.id, Sabtu 17 Oktober 2020.

Meskipun demikian, kata Robi, pemasangan stiker bersubsidi terbukti dapat mengurai antrean panjang yang selama ini kerap terjadi di hampir semua stasiun pengisian bahan bakar umum di Aceh. Subsidi bahan bakar juga menjadi lebih tepat sasaran.

Menurut Robi, kebijakan itu juga menghindari terjadinya kelangkaan bahan bakar di masyarakat karena tidak semua kendaraan bisa mendapatkan BBM bersubsidi, baik itu premium ataupun solar. Pengendara yang tergolong mampu beralih menggunakan bahan bakar nonsubsidi.

Berdasarkan survei di lapangan, kata Robi, pemasangan stiker menunjukkan tren positif. Antrean kendaraan berkurang hingga 80 persen pada satu bulan pertama penerapan aturan ini. Pengguna jalan, kata Robi, tak lagi terganggu antrean panjang kendaraan yang akan masuk ke SPBU.

Selain itu, kata Robi, program pemasangan stiker BBM bersubsidi ini juga berdampak positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Aceh melalui Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB). Dia mengatakan PAD dari sektor ini meningkat.

PAD di Aceh, pada Januari hingga Juli mencapai Rp 171,5 miliar. Ketika program tersebut dijalankan, kemungkinan PAD juga meningkat seiring bertambahnya permintaan terhadap Pertamax dan Dexlite.

Untuk stock BMM di Aceh, kata Robi, tersedia sesuai dengan kuota. Selama masih memenuhi kuota akan kita salurkan. Namun Robi mengingatkan bahwa kuota ini terbatas. “Jadi secara evaluasi kita lihat ini positif bagi Aceh, hingga sekarang antrian tidak ada lagi di luar SPBU, semua dalam wilayah SPBU,” kata Robi.

Surat Edaran Gubernur Nomor 540/9186, yang dikeluarkan pada 2 Juli 2020 tentang Program Stickering, tak lagi berlaku sejak 15 Oktober 2020. Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral Aceh, Mahdinur mengatakan pencabutan itu dilakukan atas usulan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) yang menyebutkan pelaksanaan edaran tersebut belum efektif.