Status Gubernur Tidak Pengaruhi Laju Hak Interpelasi di DPR Aceh

Dewan Perwakilan Rakyat Aceh tetap melanjutkan interpelasi terhadap Nova Iriansyah, meski yang bersangkutan tidak lagi menjabat sebagai pelaksana tugas gubernur. Status Nova sebagai Gubernur Aceh definitif tidak akan mengubah sikap DPR Aceh.


Juru bicara pengusul hak interpelasi terhadap pelaksana tugas Gubernur Aceh, Irfannusir, mengklaim Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia (Kepres) tentang pengangkatan Nova Iriansyah sebagai Gubernur Aceh definitif telah keluar. "Mau Plt atau definitif ya sama saja," kata Irfannusir kepada rmolaceh.id, Jumat, 16 Oktober 2020.

Ketua Komisi II DPR Aceh ini juga mengatakan bahwa secara undang-undang, perubahan status Nova itu tidak menghalangi DPR Aceh untuk melanjutkan penggunaan hak interpelasi menjadi hak angket. Di sisi lain, kata Irfannusir, dia akan berkonsolidasi dengan semua fraksi-fraksi yang mendukung penggunaan hak interpelasi tersebut.

Akademisi Universitas Syiah Kuala, Efendi Hasan, mengatakan perubahan status dari pelaksana tugas menjadi gubernur tetap tidak akan berpengaruh pada hak interpelasi. Semua itu, kata Efendi, diatur dalam Undang-Undang Pemerintah Aceh.

“Kita bicara aturan bukan bicara asumsi dan sebagainya. Semua ini ditetapkan dalam UUPA pasal 23 huruf d," kata Efendi.