Setop Berbalas Pantun, DPR Aceh Diminta Segera Lantik Nova sebagai Gubernur

Akademisi fakultas ilmu sosial dan ilmu politik Universitas Syiah Kuala, Efendi Hasan, menilai keterlambatan surat pemberhentian Irwandi Yusuf memantik perdebatan. Seharusnya Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) segera menindaklanjuti surat yang disampaikan Presiden Joko Widodo itu.


Dalam hal ini, kata Efendi, seharusnya surat itu segera diproses dalam rapat paripurna karena hal itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 pasal 173. Efendi mempertanyakan alasan DPRA tidak segera bertindak, minimal berkoordinasi di tingkat fraksi, untuk membahas surat ini.

"Bahwa bahwa pemberhentian Irwandi Yusuf diserahkan kepada DPRA dan diberikan waktu selama 10 hari untuk memproses melalui rapat paripurna dan memberikan usulan untuk mendefinitifkan wakil gubernur menjadi gubernur Aceh," kata Efendi Hasan kepada rmolaceh.id, Jumat, 16 Oktober 2020.

Namun setelah sekian lama mengendap, kata Efendi, publik baru tahu bahwa surat itu telah turun dan diterima DPR Aceh. Efendi juga menilai sikap ini bertentangan dengan kewenangan DPR Aceh.

Dalam Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA), DPR Aceh diwajibkan untuk mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian gubernur dan wakil gubernur pada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Dan ini, kata Efendi, tidak dilakukan oleh DPR Aceh.

"Seharusnya mereka, sebagai Pemerintahan Aceh, wajib mengambil UUPA itu sebagai dasar utama dalam semua kebijakan," kata Efendi. “Apalagi dalam hal ini berkaitan dengan pengangkatan dan pemberhentian gubernur atau pengusulan gubernur kepada Presiden melalui Mendagri.”

Terlepas dari persoalan internal, kata Efendi, urusan pemberhentian dan pengangkatan gubernur ini wajib dilaksanakan. Efendi meminta Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) memastikan pelantikan Gubernur Definitif dilakukan di Aceh. Efendi menyampaikan hal itu sesuai dengan Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA).

Efendi berharap DPR Aceh tidak berbalas pantun dengan polemik surat itu dan harus memastikan pelantikan Nova Iriansyah sebagai gubernur segera dilaksanakan. Oleh karena itu, DPR Aceh harus memastikan pelantikan itu di Aceh, dilakukan oleh DPR Aceh melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

"Kalau bukan kita yang melaksanakan UUPA ini siapa lagi. Apalagi DPRA, itukan tugas DPRA hal-hal seperti itu jangan mengulangi hal-hal yang sama dan harus memastikan itu," kata Efendi.