Sahuti Permintaan DPR Aceh, Plt Gubernur Aceh Cabut Edaran Sticker BBM

Pelaksana Tugas Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, mencabut Surat Edaran Gubernur Nomor 540/9186 yang dikeluarkan pada 2 Juli 2020 tentang Program Stickering. Edaran itu berlaku sejak 15 Oktober 2020.


"Selanjutnya agar pihak Pertamina mengambil langkah-langkah evaluasi dan melanjutkan distribusi BBM bersubsidi sebagaimana masa program stickering belum diberlakukan," kata Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral Aceh, Mahdinur, dalam keterangan tertulis, Jumat, 16 Oktober 2020.

Mahdinur mengatakan pencabutan itu dilakukan atas usulan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) yang menyebutkan pelaksanaan edaran tersebut belum efektif. Pada prinsipnya, tujuan program stiker itu untuk menertibkan distribusi penyaluran BBM jenis premium dan solar bersubsidi.

Menurut Mahdinur, kebijakan itu diambil karena pemerintah pusat membatasi kuota dua jenis BBM tersebut. Dengan pemasangan stiker oleh pemerintah kuotanya dibatasi dan lebih diperuntukan kepada pengguna yang lebih tepat,

“Seperti mobil niaga, kendaraan umum, labi-labi, mobil dengan ron rendah," kata Mahdinur.

Namun dalam penerapan, kata Mahdinur, selama dua bulan lebih program tersebut dijalankan, ada pihak yang tidak setuju dengan pelaksanaan kegiatan sticker tersebut. Padahal, selama dua bulan pelaksanaan, secara nyata bisa dilihat di seluruh SPBU di Aceh, antrean mobil terurai dan kemacetan di SPBU tidak lagi terjadi.

"Karena itu dengan segala pertimbangan yang ada, maka Plt gubernur mengambil keputusan untuk mengevaluasi kembali surat edaran itu," kata Mahdinur.

Sebelumnya, Unit Manager Comm, Rel dan CSR Pertamina Marketing Operation Region (MOR) I, Robi Hervindo, mengatakan pihaknya akan menghormati proses hukum terkait gugatan class action yang dilayangkan Gerakan Rakyat Aceh Menggugat. Mereka juga akan bersikap kooperatif.

PT Pertamina Cabang Aceh, Hiswana Migas Aceh dan Gubernur Aceh digugat oleh Geram terkait pemasangan stiker BBM bersubsidi. Stiker itu dinilai merendahkan martabat rakyat Aceh. Geram menggugat ketiganya membayar kerugian sebesar Rp 1 triliun. Perkara ini akan disidangkan di Pengadilan Negeri Banda Aceh, Senin pekan depan.

“Kami mengikuti saja prosesnya, karenakan tergugat satunya bukan dipihak Pertamina, jadi kami hanya ikutan saja. Intinya kita mengikuti proses sesuai aturan hukum yang berlaku,” kata Robi.

Robi mengklaim pemasangan stiker bersubsidi ini mengurai antrean panjang yang selama ini kerap terjadi di hampir semua stasiun pengisian bahan bakar umum di Aceh. Stiker yang ditempelkan pada kendaraan tertentu ini membantu melancarkan aktivitas masyarakat di jalan.

Berdasarkan survei di lapangan, kata Robi, pemasangan stiker menunjukkan tren positif. Antrean kendaraan berkurang hingga 80 persen pada satu bulan pertama penerapan aturan ini. Pengguna jalan, kata Robi, tak lagi terganggu antrean panjang kendaraan yang akan masuk ke SPBU.