Pemerkosa Ibu dan Pembunuh Anak Dijerat dengan Qanun Jinayah dan KUHP

Guru besar Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Profesor Syahrizal Abbas, mengatakan pelaku pemerkosaan dan pembunuhan di Aceh Timur dapat dijerat dengan dua aturan hukum yang berlaku di Aceh, yakni hukum jinayah dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.


"Kejahatan itu dilakukan oleh seorang muslim dan di wilayah Aceh. Maka untuk kasus pemerkosaan itu masuk dalam kewenangan jinayah," kata Syahrizal kepada rmolaceh.id, Jumat, 16 Oktober 2020.

Sedangkan dalam kasus pembunuhan, yang dilakukan tersangka yang sama, harus dijerat dengan hukum pidana karena tidak diatur dalam Qanun Jinayah. Pembunuhan masuk ke hukum pidana umum yang akan ditangani oleh lembaga peradilan umum.

Syahrizal mengatakan seorang pemerkosa masuk dalam kategori ta'zir bukan hudud. Jadi, keputusan itu tergantung pada hakim. Hudud adalah hukuman yang tidak bisa dipilih jika terbukti bersalah. Sebaliknya, dalam kasus ta’zir, hakim dapat memilih antara hukuman cambuk dan kurungan.

“Tapi putusan ini sangat tergantung pada hakim," kata Syahrizal.

Syahrizal juga mengatakan bahwa kasus pemerkosaan dan pembunuhan anak di Aceh Timur terjadi akibat kelalaian berbagai pihak. Hal ini harus jadi perhatian bersama agar tidak kembali terulang.

"Kontrol sosial, kontrol rumah tangga, kontrol masyarakat, kontrol lembaga-lembaga institusi sosial, kita tidak lakukan," kata Syahrizal.

Menurut Syahrizal pendidikan di Aceh cenderung berbicara tentang pendidikan formal. Mulai dari pendidikan anak usia dini hingga perguruan tinggi. Tapi pendidikan nonformal, di keluarga dan masyarakat, tidak pernah dibicarakan lagi. Sehingga orang-orang yang pernah sekolah juga bisa melakukan hal yang melawan hukum.

Sebelumnya, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Dahlan Jamaluddin, meminta aparat penegak hukum menjerat pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan hukuman maksimal. Dengan demikian, ada efek jera.

“Saya sangat prihatin dengan banyaknya kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak yang terjadi di Aceh. Pelaku harus dihukum seberat-beratnya,” kata Dahlan.

Menurut Dahlan, hampir setiap bulan, di media massa di Aceh, dimuat berita kekerasan terhadap perempuan dan anak, baik kekerasan seksual maupun kekerasan lainnya.

Teranyar adalah kasus pemerkosaan terhadap tiga anak yang dilakukan oleh tiga laki-laki di Banda Aceh dan kasus pemerkosaan terhadap seorang ibu dan pembunuhan terhadap anaknya yang terjadi di Aceh Timur.

Kejahatan seperti ini, kata Dahlan, bisa terjadi kepada siapa saja. Karena para predator seks itu, kata Dahlan, menyaru dengan berbagai rupa. Kita semua punya keluarga. Dengan kondisi sekarang ini, kata Dahlan, anak-anak kita di rumah juga terancam.

Dahlan juga mengatakan bahwa mayoritas pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak di Aceh adalah orang-orang terdekat korban. Dengan kondisi tersebut, dia meminta agar aparat penegak hukum untuk memberikan hukuman yang seberat-beratnya kepada pelaku.