Aturan Stiker Dicabut, Gugatan Class Action Geram Jalan Terus

Pencabutan aturan stiker bahan bakar bersubsidi oleh Pemerintah Aceh tidak akan membuat gugatan class action terhadap Plt. Gubernur Aceh Nova Iriansyah, PT Pertamina cabang Aceh, dan Hiswana Migas Aceh, dicabut. Gerakan Rakyat Aceh Menggugat (Geram) mengatakan gugatan di Pengadilan Negeri Banda Aceh tersebut jalan terus.


“Terima kasih sudah merespons tuntunan dari rakyat Aceh. Tapi sekarang, semua tergantung proses di pengadilan,” kata Koordinator Geram, Syakya Meirizal, kepada rmolaceh.id, Jumat, 16 Oktober 2020.

Syakya mengatakan Pemerintah Aceh tidak cukup sekadar mencabut surat edaran. Pelaksana tugas Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, juga harus meminta maaf kepada rakyat Aceh karena telah dirugikan dan dipermalukan atas kebijakan stiker itu.

Selain itu, Syakya juga meminta pihak Pertamina untuk menjamin ketersediaan premium dan solar subsidi bagi masyarakat. Dia meminta agar pencabutan aturan itu tidak membuat antrean baru di SPBU seperti sebelum stiker itu dipasang di kendaraan-kendaraan pengguna BBM bersubsidi.

“Pertamina juga harus bertanggungjawab memenuhi kepentingan masyarakat Aceh yang ingin mengisi BBM,” kata Syakya.

Pelaksana Tugas Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, mencabut Surat Edaran Gubernur Nomor 540/9186 yang dikeluarkan pada 2 Juli 2020 tentang Program Stickering. Edaran itu berlaku sejak 15 Oktober 2020.

“Selanjutnya agar pihak Pertamina mengambil langkah-langkah evaluasi dan melanjutkan distribusi BBM bersubsidi sebagaimana masa program stickering belum diberlakukan,” kata Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral Aceh, Mahdinur.

Mahdinur mengatakan pencabutan itu dilakukan atas usulan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) yang menyebutkan pelaksanaan edaran tersebut belum efektif. Pada prinsipnya, tujuan program stiker itu untuk menertibkan distribusi penyaluran BBM jenis premium dan solar bersubsidi.

Sebelumnya, Unit Manager Comm, Rel dan CSR Pertamina Marketing Operation Region (MOR) I, Robi Hervindo, mengatakan pihaknya akan menghormati proses hukum terkait gugatan class action yang dilayangkan Gerakan Rakyat Aceh Menggugat. Mereka juga akan bersikap kooperatif.

“Kami mengikuti saja prosesnya. Karena tergugat satu bukan di pihak Pertamina. Jadi kami hanya mengikuti saja. Intinya kita mengikuti proses sesuai aturan hukum yang berlaku,” kata Robi.