Tiga Ladang Minyak di Aceh Tamiang Belum Beralih ke BPMA

Anggota Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tamiang, Muhammad Irwan, mengatakan pengelolaan migas belum seluruhnya diserahkan kepada BPMA selaku regulator yang ditunjuk oleh Pemerintah Pusat dan Provinsi.


Irwan mengatakan masih ada tiga ladang migas yang berada di bawah pengawasan dan pengendalian SKK Migas. Tiga ladang minyak, yakni Lapangan Rantau, Lapangan Kuala Simpang Barat, dan Lapangan Kuala Simpang Timur.

Irwan meminta Menteri ESDM segera mengalihkan kewenangan pengelolaan tiga ladang itu kepada BPMA sesuai mandat PP 23 tentang pengelolaan migas di Aceh terlaksana seutuhnya.

"Ini penting untuk Aceh dan masyarakat di daerah penghasil," kata Irwan, Rabu, 14 Oktober 2020.

Irwan juga menyarankan agar Pemerintah Aceh mengajak seluruh kabupaten dan kota di Aceh menyertakan saham dalam pengelolaan Blok B. Semangat kebersamaan dalam membangun Aceh ini perlu dilakukan secara terbuka dan transparan.

Sebagai kompensasi, Irwan meminta Pemerintah Aceh memberikan satu persen saham kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang dalam pengelolaan blok migas. Alokasi ini diberikan Pemerintah Aceh kepada BUMD PT Pembangunan Lhokseumawe (PTPL).

"Kami minta agar Pemerintah Aceh memberikan satu persen saham dalam pengelolaan Blok B kepada Kabupaten Aceh Tamiang, agar masyarakat Aceh Tamiang juga mendapatkan manfaat dari kandungan bumi Aceh,” kata Irwan.

Irwan mengatakan Pemerintah Aceh harus bersikap adil dalam pengelolaan blok migas supaya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Aceh Tamiang dan mendukung agar Pemerintah Kabupaten Aceh Utara mendapat persentase saham yang besar dalam perusahaan PT Pema Global Energy.

"Kami menyambut baik dan mengapresiasi rencana strategis pemerintah Aceh dalam mengambil alih pengelolaan Blok B melalui BUMA atau PT PEMA," ujar Irwan.

Irwan menilai tindakan tersebut telah sesuai dengan semangat regulasi kekhususan Aceh yang diatur dalam UU Nomor 11 tentang Pemerintahan Aceh dan peraturan teknis terkait Migas.

"Yang penting selama sahamnya 100 persen milik Pemerintah Aceh dan tidak ditawarkan kepada perusahaan swasta. Sudah cukup hasil bumi Aceh dinikmati perusahaan swasta sekarang saatnya daerah yang menikmati hasilnya," ucap Irwan.

Menurut Irwan pengambilan sumber daya alam minyak dan gas bumi di wilayah kewenangan Aceh dapat memberikan manfaat dan penerimaan yang maksimal bagi negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat Aceh.