Tolak UU Cipta Kerja, Massa Robohkan Pagar DPRK Bener Meriah

Ratusan orang yang terdiri dari mahasiswa, buruh dan organisasi kepemudaan, berunjuk rasa di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bener Meriah. Mereka menolak pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja.


Di tengah hujan rintik-rintik, Selasa, 13 Oktober 2020, massa mulai berkumpul sekitar pukul 10.30 WIB. Massa bergerak dari titik kumpul di Simpang Tiga Redelong menuju gedung DPRK Bener Meriah dengan dikawal mobil patroli lalu lintas.

Di depan kantor DPRK, sejumlah orator menyuarakan pendapat mereka terhadap UU Cipta Kerja tersebut. Massa lantas mencoba masuk ke areal gedung. Upaya mereka dihadang oleh aparat kepolisian. Aksi itu merusak pagar gedung DPRK.

“Kami minta DPRK Bener Meriah menandatangani pernyataan menolak UU Omnibus Law Ciptaker,” kata salah satu pengunjuk rasa.

Tak lama, massa berhasil memasuki gedung DPRK. Mereka juga membakar ban sebagai bentuk kekecewaan karena hanya sebagian anggota DPRK Bener Meriah yang turun menemui mereka.

Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Hendra Budian, mengimbau dan mengajak seluruh kader Partai Golkar, baik di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh atau di Dewan Perwakilan Kabupaten dan Kota untuk mensosialisasikan UU Cipta Kerja. Undang-undang ini penting untuk memangkas birokrasi perizinan di Indonesia yang terlalu gemuk.

Hendra mengatakan masyarakat harus memahami urgensi pembentukan undang-undang yang kini mendapat penolakan dari sebagian masyarakat itu. “Kita perlu melihat lagi urgensi dari disahkannya UU Cipta Kerja ini dengan melihat kondisi aktual hari ini,” kata Hendra.

Hendra mengajak berbagai elemen yang ada di Aceh untuk mendiskusikan hal ini. Mengingat UU Cipta Kerja ini berhubungan serta berdampak luas terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara,”

Hendra mengatakan UU Cipta Kerja yang disahkan beberapa waktu yang lalu adalah langkah visioner dari Pemerintah Pusat untuk menjemput Visi Indonesia Emas 2045. Gambaran besar yang harus dilihat adalah negara yang berdaulat, adil dan makmur pada dirgahayu yang ke-100 tahun, yang jatuh pada 2045.

Maka orientasi pembangunan Indonesia haruslah diarahkan kesana, baik secara regulasi maupun kebijakan dari Pemerintah Pusat. Selain itu, kata Hendra, persaingan ekonomi global usai pandemi Covid-19 berlangsung sangat ketat.