Ombudsman Aceh Telusuri Dugaan Maladministrasi Pelaksanaan Bimtek di Dua Kabupaten

Ombudsman Aceh menurunkan tim untuk menelusuri jejak dugaan maladministrasi dalam pelaksanaan bimbingan teknis bagi aparatur desa di Aceh Timur. Langkah yang sama juga akan dilakukan di Aceh Tenggara.


"Berdasarkan informasi awal dari tim, bahwa ada aparatur desa yang juga merasa keberatan terkait Bimtek tersebut. Namun, ini belum lengkap. Nanti akan kita gali lebih mendalam," kata Taqwaddin Husin, Kepala Ombudsman Aceh, Senin, 12 Oktober 2020.

Taqwaddin mengatakan berdasarkan laporan masuk ke pihaknya, besar dugaan terjadi maladministrasi. Ombudsman Aceh, selaku lembaga negara pengawas pelayanan publik, mengharapkan agar kegiatan sejenis untuk aparatur dilaksanakan oleh lembaga yang kompeten.

Lembaga tersebut, kata Taqwaddin, juga harus memenuhi segala persyaratan yang ditentukan oleh peraturan menteri. Bukan lembaga pencari keuntungan. Bahkan dia menyarankan agar pelaksanaan kegiatan diserahkan kepada perguruan tinggi atau BPSDM yang ada di seluruh daerah di Aceh.

Tentu saja, kata Taqwaddin, lembaga penyelenggara mampu menghadirkan pemateri, baik dari kalangan praktisi pemerintahan maupun dari akademisi. Dengan demikian, tidak ada uang yang terbuang sia-sia, semisal untuk transportasi ke luar kota dan pelaksanaan kegiatan itu tidak memunculkan klaster baru penyebaran covid-19.

Menurut Taqwaddin, peningkatan kapasitas aparatur desa merupakan hal penting untuk dilakukan guna memperluas pengetahuan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Namun hal itu harus tetap memperhatikan situasi dan efisiensi.

Taqwaddin juga berpesan agar pelaksanaan Bimtek berkoordinasi dengan instansi terkait. Dengan demikian, masalah yang ingin dibedah dalam Bimtek tersebut terarah sesuai kebutuhan.

“Yang paling penting, tidak ada pemaksaan bahwa kegiatan tersebut harus diikuti oleh aparatur desa dengan menganggarkan dana dalam APBDes,” kata Taqwaddin.