Pemekaran Harus Disesuaikan dengan Aturan dan Kemampuan Keuangan Daerah

Pakar hukum Universitas Syiah Kuala, Mawardi Ismail, tidak mempersoalkan pemekaran suatu daerah. Semua tergantung kebijakan pemerintah. dan persyaratan, termasuk kemampuan fiskal.


“Saat ini, pemerintah masih memberlakukan moratorium pemekaran,” kata Mawardi, Selasa, 29 September 2020. “Berbeda dengan Papua yang prosesnya sudah banyak dilonggarkan.”

Menurut Mawardi, daerah lain, selain Papua, juga tidak ada agenda pemekaran. Namun, sekali lagi, dia mengatakan bahwa pemekaran adalah hal wajar sepanjang prosedurnya terpenuhi dan kebijakan pemerintah memungkinkan hal itu terjadi.

Ketimbang membentuk provinsi lain, kata Mawardi, pemekaran harusnya di level kota dan kabupaten. Menurut Mawardi, otonomi saat ini lebih banyak berada pada kabupaten dan kota. Karena itu, perlu adanya optimalisasi kewenangan di kabupaten dan kota.

Namun pemekaran kabupaten atau kota juga harus mempertimbangkan kemampuan fiskal. Jangan sampai anggaran yang ada terkuras hanya untuk penjabat atau elit politik tertentu.

Mawardi mengatakan membentuk sebuah provinsi membutuhkan biaya besar. Pemerintahan baru harus menyiappkan biaya operasional, mulai dari kantor dewan, kantor gubernur, dan kemudian dinas-dinas.

Karena itu, Mawardi meminta rencana pemekaran harus menghitung pula kemampuan untuk membiayai kebutuhan-kebutuhan yang muncul usai pemekaran. Yang paling dikhawatirkan, kata Mawardi, pemekaran itu hanya cukup untuk mengongkosi pejabat alih-alih menyejahterakan rakyat.

“Ini harus dihitung dengan benar. Hasil perhitungan nanti harus menunjukkan bahwa benar lebih banyak keuntungan ketimbang beban,” kata Mawardi. “Jika lebih banyak beban sudah sepatutnya untuk dipertimbangkan kembali agar terjadi pemekaran.”

Di Papua, kata Mawardi, kini sedang terjadi pemekaran. Ada perbedaan dengan daerah Aceh. Papua wilayahnya sangat luas, dan pertimbangan politik soal konflik, lalu kemudian komunikasi antardaerah di Papua juga sangat terbatas dan sulit dijangkau. Mawardi mengatakan tidak bisa menjadikan pemekaran di Papua sebagai tolak ukur pemekaran di Aceh.

Mawardi juga mengingatkan agar urusan pemekaran tidak sekadar gagah-gagahan. Proses pemekaran di Aceh, kata Mawardi, diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006. Jika tidak ada disebutkan dalam undang-undang tersebut, urusan pemekaran mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014.