DPR Aceh Nilai Jawaban Pemerintah Aceh Tidak Sistematis

Dewan Perwakilan Rakyat Aceh menolak jawaban interpelasi Pelaksana Tugas Gubernur Aceh, Nova Iriansyah. Mereka menilai jawaban yang disampaikan dalam sangat normatif.


"Bahwa Pemerintah Aceh sangatlah tidak profesional dalam menjawab pertanyaan yang diajukan. Ada beberapa pertanyaan yang sengaja tidak dijawab," kata juru bicara DPR Aceh, Irfannusir, dalam lanjutan rapat paripurna DPR Aceh dalam rangka penyampaian jawaban Gubernur Aceh terhadap penggunaan Hak Interpelasi DPR Aceh, Selasa, 29 September 2020.

DPR Aceh juga menilai Pemerintah Aceh tidak sistematis dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan. Jawaban tersebut tidak dibalas secara berurutan sebagaimana mestinya. Bahkan mereka menilai jawaban tersebut jauh dari pokok persoalan dipermasalahkan.

Di samping itu, kata Irfanussir, DPR Aceh juga menyimpulkan bahwa jawaban Plt Gubernur terhadap hak interpelasi DPR Aceh ditemukan pelanggaran berupa tidak melaksanakan kewajiban sebagai Gubernur, mengingkari sumpah jabatan, dan melanggar larangan bagi Gubernur dan Wakil Gubernur serta melanggar etika pemerintahan.

Oleh karena itu, DPR Aceh menolak seluruh jawaban dan keterangan dalam interpelasi yang diberikan oleh Plt. Gubernur Aceh, Nova Iriansyah. "Bahwa DPR Aceh menolak seluruh Jawaban/Tanggapan Plt. Gubernur Aceh atas hak interpelasi yang diajukan," kata Irfannusir.

Sebelum menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh DPR Aceh, Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, Jumat pekan lalu, mengatakan dirinya sangat menghargai hak interpelasi yang diajukan oleh 58 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh.

Nova mengatakan fungsi pengawasan di DPR Aceh menjadi bahan pertimbangan sebelum Gubernur Aceh memutuskan sebuah kebijakan. Sementara, Eksponen 98, melalui juru bicara Effendi Hasan, mengatakan Nova menjawab 16 pertanyaan penting kepada pihak eksekutif secara sistematis, jelas, terukur dan sesuai dengan dasar hukum yang berlaku.

Nova, kata Effendi, menjawab semua persoalan, mulai dari postur anggaran perubahan 2019, dana refocusing sebesar Rp 1,7 triliun menjadi Rp 2.3 triliun, serta penghapusan program kegiatan pembangunan masjid dan meunasah yang belum ada nomenklatur dalam Permendagri.

“Sidang kemarin berjalan sangat dinamis dan alot,” kata Effendi. Terutama dalam penyampaian beberapa pertanyaan dan tanggapan dari anggota DPR Aceh setelah Plt Gubernur Aceh menjawab 16 poin penting di depan anggota dewan.

Mereka, kata Effendi, saling menghargai, dinamika forum berjalan dalam batas yang wajar. Hal ini, kata Effendi, menunjukkan komitmen tinggi dari semua pihak yang hadir di Gedung Parlemen Aceh saat itu.