Alhudri: Terima Ampunan Raja, 51 Nelayan Aceh Segera Dipulangkan dari Thailand

Sebanyak 51 nelayan yang ditahan di Thailand akan segera dipulangkan ke Aceh. Mereka dibebaskan setelah Pemerintah Aceh menjalin komunikasi dengan Kementerian Luar Negeri dan Otoritas Kerajaan Thailand.


"Ke 51 warga kita tersebut akan segera kita pulangkan ke Aceh," kata Kepala Dinas Sosial Aceh, Alhudri, dalam keterangan tertulis, di Banda Aceh, Selasa, 29 September 2020.

Dalam dokumen resmi tertanggal 25 September 2020, yang dikirimkan oleh Kementerian Luar Negeri yang dikirimkan kepada Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah, disebutkan bahwa saat ini kondisi ke-51 nelayan Aceh itu sehat. Mereka berada di Pusat Penahanan Imigrasi di Bangkok setelah dipindahkan dari Phang Nga pada 12 September lalu.

Kementerian mengatakan ke-51 nelayan tersebut mendapatkan amnesti atau pengampunan dari Raja Rama X, atau Raja Maha Vajiralongkorn, yang berulang tahun ke-65 pada 28 Juli lalu. Amnesti atas mereka kemudian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Phang Nga.

Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kementerian Luar Negeri, Yudha Nugraha, mengatakan ke-51 masyarakat Aceh Timur tersebut akan diberangkatkan dari Bangkok pada Kamis 1 Oktober 2020. Begitu tiba di Bandara Soekarno-Hatta, petugas Kementerian akan menyerahkan para nelayan itu kepada perwakilan Pemerintah Aceh dan pihak Satgas Covid Nasional untuk menjalani tes swab sesuai protokol kesehatan covid-19. Setelah itu, mereka akan dibawa ke Wisma Pademangan.

"Sesuai protokol kesehatan Covid-19, mereka kita swab. Kalau negatif akan dipulangkan, kalau positif dikarantina dulu," kata Yudha. Atas nama Kementerian Luar Negeri, Yudha juga berterima kasih kepada Pemerintah Aceh yang dinilai bekerja sama dengan sangat baik.

"Kerja sama tim kita selama ini sangat baik. Mulai dari Bangkok sampai ke Sukarno-Hatta akan kita kawal. Nanti perjalanan ke Aceh akan dilanjutkan oleh pihak pemerintah Aceh," kata Yudha.

Atas upaya dan kerja sama Kementerian Luar Negeri tersebut, Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, menyampaikan terima kasih kepada kementerian. “Kita akan jemput mereka di Jakarta dan akan diantar sampai ke rumah," kata Alhudri.

Alhudri mengatakan Pemerintah Aceh sangat terbuka dan kooperatif dalam mengupayakan lobi-lobi pembebasan puluhan masyarakat yang ditahan di luar negeri itu. Sejak Januari saat mereka ditangkap, berbagai upaya terus dilakukan.

"Mengingat banyak warga kita di luar negeri, kita terus menjaga hubungan baik dengan Kemenlu. Batas kita hanya di Jakarta selanjutnya Kemenlu yang terus membantu kita dengan mengikuti aturan dan prosedur antarnegara," kata Alhudri.

Senada dengan Alhudri, Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Aceh, Muhammad Iswanto, mengatakan pemerintah Aceh melakukan berbagai upaya untuk menjawab berbagai keluhan masyarakat terkait ditangkapnya warga Aceh di Thailand.

"Pemerintah Aceh terus berusaha maksimal. Ini kan lintas negara, jadi upaya tentu tetap melalui Kementerian Luar Negeri," kata Iswanto.

Iswanto meminta agar selanjutnya masyarakat Aceh yang melaut untuk mematuhi aturan dalam berlayar. Kejadian serupa diharapkan tidak berulang. "Patuhi zona melaut. Jangan melanggar batas melaut."

Kepala Bidang Pengawasan Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Aceh, Dewiana, mengatakan pihaknya terus memberikan sosialisasi kepada nelayan khususnya kepada masyarakat pesisir yang mayoritas penduduk berprofesi sebagai nelayan.

"Aceh Timur termasuk daerah yang rutin kita beri sosialisasi, setiap tahun dan berkala. Harapannya mereka tidak melanggar batas wilayah tangkapan atau ZEE," kata dia. "Upaya penyuluhan tidak boleh berhenti."

Seluruh nelayan Aceh yang akan dipulangkan adalah awak kapal KM Perkasa, KM Mahera serta KM Tuah Sultan. Mereka ditangkap pada 21 Januari 2020, enam di antara mereka telah lebih dulu dibebaskan karena diketahui masih di bawah umur.

Pada 13 Maret 2020, para nelayan ini diputuskan bersalah dan dijatuhi hukuman oleh pengadilan negeri Phang Nga. Pada akhir Juli semua mereka diberikan amnesti, berbarengan dengan ulang tahun Raja Rama Thailand. Pada 9 September 2020, amnesti atas mereka ditetapkan melalui keputusan Hakim Pengadilan Phang Nga.