Keinginan Membentuk Provinsi Baru Jangan Timbulkan Gejolak dan Sesatkan Masyarakat

Pengamat politik, Sukarni, meminta pemerintah daerah berhati-hati dalam memberikan mendukung, atau tidak mendukung, pemekaran sutu daerah. Karena saat ini, banyak daerah sedang bergejolak dan masyarakat tersesat.


“Bahwa pandemi covid-19 saat ini, ditambah lagi dengan resesi ekonomi, kita tidak pantas mengeluarkan pernyataan demikian,” kata Sukarni kepada rmolaceh.id, Senin, 28 September 2020.

Pemekaran, kata Sukarni, memang hak dari setiap daerah sepanjang memenuhi undang-undang yang telah ditetapkan. Karena itu, Sukarni meminta semua pihak untuk menaati asas serta memahami kesulitan yang dialami negara saat ini.

Menurut Sukarni, banyak kabupaten atau kota dan provinsi yang dimekarkan namun tidak berhasil menggenjot pertumbuhan ekonomi daerah. Alhasil, pembentukan daerah otonomi baru itu jalan tempat dan menjadi beban keuangan negara.

Pemekaran Aceh, kata Sukarni, berbeda dengan Papua. Menurut dia, Papua sudah memiliki undang-undang seperti yang disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri. Papua tinggal melaksanakan pemekaran, sementara Aceh belum memiliki dasar.

“DPRA belum merekomendasi, dan Gubernur juga belum pernah merekomendasi itu,” kata Sukarni. “Maka, harus ada persetujuan dari DPRA dan bupati yang wilayahnya direncanakan menjadi wilayah provinsi yang akan dibentuk.”

Selain itu, kata Sukarni, pengajuan pembentukan daerah otonom harus mendapat persetujuan dari DPRA provinsi induk atau asal dan gubernurnya. Dan terakhir adalah adanya rekomendasi dari Menteri Dalam Negeri.

“Jadi syarat administratif biasanya dipenuhi apabila syarat teknis dan syarat fisik sudah dilengkapi dan diberi penilaian oleh tim yang ditunjuk," kata Sukarni.

Sukarni mengatakan pemekaran bukan tidak semudah yang dibayangkan. Banyak sekali persyaratan yang perlu dipenuhi. Apalagi, kata Sukarni, sebuah wilayah baru harus mempunyai kemampuan sendiri dalam mengelola pemerintahannya. Dengan begitu, syarat fisik menjadi syarat pembentukan daerah otonomi.

Sukarni juga mengatakan pemekaran sebuah wilayah secara undang-undang dibenarkan. Apalagi ada penegasan antara adanya otonomi daerah, Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Daerah diatur oleh UUD 1945.

Jika sebuah daerah ingin dimekarkan, kata Sukarni, harus terlebih dahulu memenuhi sejumlah persyaratan seperti yang diatur dalam UU tentang Pemerintah Daerah Nomor 32 Tahun 2004 hingga UU Nomor 23 Tahun 2014 serta beberapa aturan teknis lain. Menurut Sukarni, terdapat 13 syarat yang harus dipenuhi untuk membentuk provinsi baru.