Ada Upaya Tutupi Angka Kematian Akibat C-19

Bekas Kepala Bidang Kesehatan Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Akmal Taher, mengungkapkan keberadaan beberapa pihak mencoba menutup-nutupi jumlah pasien C-19 yang meninggal dunia. Padahal definisi kematian yang digunakan saat ini ditetapkan berdasarkan kajian epidemiologis dalam menghadapi sebuah pandemi.


"Jadi memang ada yang berusaha agak mengecilkan jumlah kematian karena Covid-19. Tapi itu kan berbahaya, seakan-akan kita bilang prevalensi seperti itu, menularnya sedikit jadinya," kata Akmal, Sabtu lalu.

Akmal meminta agar definisi kematian dan perihal angka kematian akibat Covid-19 tak perlu menjadi sebuah polemik. Sebab, hal itu dapat berimbas pada kabar bohong. Menurut dia, ada upaya menguburkan angka kematian, menjadi hanya sekitar enam persen, untuk kepentingan bisnis.

“Ketika seseorang memiliki komplikasi penyakit stroke, jantung, dan diabetes. Ketika pasien itu meninggal, beberapa orang pun bisa menyebutnya meninggal karena diabetes,” kata Akmal.

Demikian juga saat seorang meninggal dunia karena kekebalan tubuhnya rendah, setelah tertular C-19 dan dia lebih cepat meninggal dibandingkan yang lain, hal itu bisa dinyatakan sebagai kematian akibat C-19. Yang tidak boleh adalah dimasukkan dalam kategori kematian akibat C-19 adalah orang tanpa gejala yang mengalami kecelakaan lantas meninggal dunia saat akan dibawa ke rumah sakit.

Akmal adalah Guru Besar di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia itu. Dia mengundurkan diri dari Satgas Covid-19 Kamis lalu.

Sebelumnya, pemerintah berencana membuat klasifikasi pelaporan kasus kematian pasien Covid-19. Klasifikasi itu terkait kematian karena C-19 atau kematian karena penyakit penyerta (komorbid).

Staf Ahli Menteri Kesehatan bidang Ekonomi Kesehatan, M Subuh, mengatakan khusus poin penurunan angka kematian, perlu intervensi soal definisi operasional kematian pasien C-19.

Penurunan angka kematian, kata dia, harus diintervensi dengan membuat definisi operasional dengan benar. Meninggal karena C-19 atau karena adanya penyakit penyerta sesuai dengan panduan dari WHO.

“Dan juga dukungan BPJS Kesehatan dalam pengajuan klaim biaya kematian pasien disertai C-19," kata Subuh.