Demo, Erick dan Demokrasi

Oleh C Suhadi*


DEMONSTRASI memprotes Erick Thohir, Menteri BUMN, berujung laporan polisi. Barang kali itu adalah babak baru bagi seorang Erick. Yang tak kalah seru, laporan polisi yang digulirkan oleh sekelompok orang yang menamakan dirinya sebagai pendukung menuai protes dari banyak kalangan.

Tidak tanggung-tanggung, laporan terhadap demo itu disikapi dengan kritis oleh Ketua Umum YLBHI. Itu artinya, sikap kritis bukan ditanggapi secara bijak dan arif akan tetapi dengan cara pandang pressure (tekanan) dan barangkali itu menjadi benar seolah-olah demokrasi hendak dibungkam dan dikebiri di tengah-tengah kebebasan yang menjadi pilar penting dalam berdemonstrasi.

Kalau memang Erick tidak tahan dikritik sebagai pejabat publik akan menjadi benar menjawab tuntutan kelompok pendemo, Erick sebaiknya mundur dari tahta. Karena pemimpin seperti ini tidak pas ada di alam demokratis. Mungkin dia lebih baik melanjutkan kiprah sebagia pengusaha yang punya hak veto terhadap perusahaan. Sebagai pengusaha, dia bebas menentukan orang-orang dia sukai.

Jabatan publik adalah jabatan yang diamanahkan oleh rakyat. Seorang pimpinan harus siap dikritik, siap dimaki kalau memang salah dan menyimpang. Karena perbedaan pendapat itu menjadi biasa serta logis di ruang publik sepanjang masih dalam wilayah kritik. Tidak perlu ditanggapi dengan cara-cara membabi buta dan kalap.

Lihat Presiden Jokowi, bukan hanya kritik, tapi bahkan sudah jauh dari itu. Namun Jokowi menganggap kritik sebagai bagian dari tugas dan dia menanggapi dengan dingin. Demikian juga waktu Pilpres banyak laporan yang saya buat tanpa Pak Jokowi meminta atau marah dengan fitnah tersebut.

Ingat masalah 7 juta kertas suara yang dicoblos untuk kemenangan capres Jokowi yang sempat viral, beliau tidak meminta tetapi saya sebagai relawan yang melaporkannya karena berita tersebut bukan dalam bentuk kritik akan tetapi mengarah pada fitnah. Tindakan tersebut harus dengan jalan melaporkan agar fitnah tersebut dapat diungkap dalang dan diproses secara hukum.

Dan banyak lagi laporan yang dibuat, tapi semua itu adalah sudah melalui kajian hukum bukan emosi. Berkaitan dengan kritik baik yang menyerang atau nyinyir kepada Presiden bukan dalam ranah laporan polisi akan tetapi biasanya dibalas lewat tulisan, ya sebangsa hak jawab dan pelurusan dari ketidakbenaran berita yang disampaikan.

Kalau boleh saya berkata jujur memang banyak pihak dari bisik bisik tetangga yang tidak suka dengan Erick termasuk saya didalamnya. Kenapa? Tentunya ketidaksukaan itu menjadi bervariasi dan tidak boleh diukur sama.

Barangkali yang banyak saya dengar adalah masalah teman-teman yang berjuang di pilpres yang tidak dapat apa-apa dan tidak menjadi apa-apa. Padahal seorang Erick sebelum ditunjuk sebagai menteri Jokowi sudah teriak-teriak agar Presiden memperhatikan relawan yang berkeringat. Nyatanya setelah jadi dan ditunjuk menjadi menteri, Erick lupa pada ucapannya sendiri.

Maka usul saya kepada aparat hukum agar tidak hanya asal terima laporan. Mereka adalah pejuang di relawan Jokowi yang sedang berekspresi pada dimensi perbedaan dan menjadi sah di negara demokrasi seperti Indonesia.

*) Penulis adalah relawan Jokowi.