BPD-PKS Kelola Rp 47 Triliun, Daerah Penghasil Sawit Gigit Jari

Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti terus mematangkan rencana menambah alokasi dana bagi hasil dari sawit. Saat ini, 21 provinsi penghasil menyatakan bergabung dan meminta LaNyalla menindaklanjuti.


“Serial diskusi ini penting untuk pengayaan bahan bagi para senator,” kata LaNyalla pada diskusi tentang dana bagi hasil sawit untuk provinsi di kantor Harian Fajar, Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu lalu.

Hadir sebagai panelis, Ketua Komite IV Sukiryanto, Wakil Ketua Komite II Bustami Zainuddin, dosen pasca sarjana UIT Makassar Abdul Talib Mustafa dan hadir secara virtual, ahli perencanaan pembangunan Son Diamar. Tampak pula hadir senator asal Sulawesi Selatan Lily Amelia Salurapa dan tuan rumah Direktur Harian Fajar Faisal Syam.

LaNyalla mengatakan persoalan bermula dari daerah penghasil yang tidak mendapat DBH dari dana puluhan triliun rupiah yang dikelola oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPD-PKS). Pada 2019, BPD-PKS mengelola dana Rp 47 triliun, berasal dari Bea Keluar dan Pungutan Ekspor CPO.

LaNyalla mengatakan niat Presiden Joko Widodo membentuk BPD-PKS baik. Badan ini bertugas meneliti, mengembangkan mendukung prasarana, mempromosikan serta melakukan peremajaan kelapa sawit. Badan ini juga untuk mendukung program energi baru terbarukan melalui pengembangan Bio Diesel B-30.

Namun manfaat yang dirasakan di hulu industri ini dinilai minim. Apalagi untuk pemerintah provinsi penghasil, sama sekali tidak ada. Padahal jalan dan infrastruktur di provinsi juga digunakan oleh perkebunan kelapa sawit. Daerah juga mendapat dampak dari kasus kebakaran lahan dan pencemaran lainnya.

LaNyalla juga menilai BPD-PKS punya banyak kelemahan. Berdasarkan data Serikat Petani Kelapa Sawit 2018, terdapat lima perusahaan sawit yang memperoleh dana dari BPD-PKS sepanjang Januari hingga September 2017, dengan total dana sebesar Rp 7,5 triliun.

Perusahaan-perusahaan tersebut, antara lain, Wilmar Group Rp 4,16 triliun, Darmex Agro Group Rp 915 miliar, Musim Mas Rp 1,54 triliun, First Resources Rp 479 miliar, dan LD Company Rp 410 miliar.

Pada 2020 ini, Kementerian ESDM menetapkan sebanyak 18 Industri Bio-Diesel yang juga memiliki konsesi perkebunan skala besar mendapatkan jatah pendanaan untuk pengembangan B-30.

Dari dana tersebut, Wilmar Group memperoleh jatah sebesar 2,5 juta kiloliter dan Musim Mas 1 juta kiloliter. Kementerian ESDM tidak mencantumkan syarat khusus bagi industri tersebut untuk mengambil bahan baku dari koperasi-koperasi petani. Kondisi ini dinilai LaNyalla merugikan petani sawit.

“Jadi, kesimpulan yang kita dapatkan memang harus dilakukan kajian tentang transparansi pengelolaan dana sawit oleh BPD-PKS. Sekaligus, mengupayakan perbaikan sehingga terjadi perubahan kebijakan, agar daerah penghasil, atau provinsi juga mendapatkan DBH sawit. Seperti halnya DBH migas dan pajak,” kata LaNyalla.

Untuk mengubahnya, kata LaNyalla, harus dilakukan Revisi UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Termasuk Tupoksi BPD-PKS. DPD RI sudah memasukkan agenda Revisi UU 33 Tahun 2004 tersebut.

Di tempat yang sama, Senator Sukiryanto sependapat bahwa UU 33/2004 memang harus disesuaikan. Undang-undang ini memiliki banyak kelemahan bagi kepentingan daerah. Di Kalimantan Barat, sawit diekspor melalui pelabuhan lain. “Pajak ekspornya tidak masuk ke Kalbar. Itu baru satu contoh saja.”

Sementara Senator Bustami mengulas ketidakadilan yang dirasakan daerah selama ini. Daerah-daerah penghasil sawit hanya gigit jari. Padahal daerah yang merasakan dampak kerusakan. Sementara Son Diamar berharap DPD sekalian mengusulkan RUU pengelolaan sumber daya alam, dengan menitikberatkan kepada Pasal 33 UUD NRI 1945, dimana kesejahteraan dan kemakmuran rakyat menjadi frasa utama.

“Jangan hanya bagi hasil saja yang dikejar, tapi bagi untung juga. Caranya dengan menerapkan public private people partnership atau 4P,” kata Son.