Menudung ALA di Payung Wali Nanggroe

Oleh Feri Yanto*


DISKURSUS pemekaran Aceh Leuser Antara terus bergulir. Berbagai wacana mengemuka. Termasuk Aceh Leuser Antara (ALA) dalam payung Wali Nanggroe. Ini adalah lembaga adat yang memiliki peranan strategis sesuai amanah MoU Helsinki yang diatur dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh.

Dalam tataran historis, wilayah ALA yang akan dimekarkan merupakan wilayah perjuangan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Itulah yang mendasari pemikiran itu muncul dan menjadi aspirasi dari eks Kombatan GAM yang pro terhadap upaya pemekaran Provinsi ALA dari provinsi Aceh, namun dengan harapan ALA dalam payung Wali Nanggroe dan dalam bingkai UUPA. Dengan demikian, ALA juga memiliki kekhususan dan diatur dalam UUPA. Di antara kekhususan tersebut memiliki partai lokal, seperti Partai Aceh (PA) dan Partai Nasional Aceh (PNA) dan parlok lain.

Argumentasi ini bertujuan untuk menyatukan Aceh dan ALA dalam bingkai kesamaan historis dan perjuangan, namun memiliki wilayah administrasi masing-masing setingkat provinsi. Di lain itu, memperkuat posisi Wali Nanggroe yang membawahi tidak hanya satu provinsi saja, namun lebih.

Harapan ini tentu datang dari pikiran bahwa Aceh dan ALA berpisah bukan karena benci, namun berpisah karena tujuan yang mulia, yakni untuk mensejahterakan masyarakat Aceh secara merata dan berkeadilan. Harapan tersebut di atas tentu layak untuk dipertimbangkan dan menjadi satu bahan pemikiran dalam diskursus upaya percepatan pemekaran provinsi ALA.

Namun demikian, tidak sedikit juga muncul pikiran-pikiran radikal. Yakni pemisahan ALA dari Aceh secara totalitas. Hal tersebut tentu karena semangat dan emosional yang memuncak dan sifat nasionalisme kedaerahan yang kuat. Bukan tanpa alasan, mungkin ini dibumbui sifat rasisme yang kerap muncul dari saudara di Aceh bagian pesisir, serta penzaliman yang terus berlangsung.

Kedua pikiran di atas memiliki konsekuensi dan arah politik sendiri namun tujuannya tetap sama, yakni provinsi ALA. Hanya cara dan model berbeda.

Dalam diskursus perjuangan hal demikian memang sering terjadi dan lumrah untuk mencari jalan terbaik dan hasil yang terbaik. Pendiri bangsa Indonesia juga demikian, saat-saat perjuangan kemerdekaan, katakanlah Bung Karno yang ingin Negara Kesatuan, sementara Bung Hatta Ingin Republik Indonesia Serikat.

Begitupun dengan tata cara perebutan Kemerdekaan, Bung Karno lunak pada Jepang dan Belanda, sementara Tan Malaka lebih radikal dan mengusung konsep Merdeka 100 persen dengan cara perjuangan sendiri.

Itu semua hanya soal metode dan model pemerintahan yang akan diusung, namun tujuannya tetap terwujudnya provinsi ALA. Mari berdialektika dan terus berjuang secara totalitas dengan cara-cara yang satun, beradab serta konstitusional.

*) Penulis adalah Ketua Umum Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK) Aceh Tengah.