Sidang Paripurna Diskors, Pemerintah Sampaikan Realisasi Anggaran Refocusing

Sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dalam rangka penyampaian hak interpelasi kepada Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Aceh ditunda sementara. Sidang akan dilanjutkan usai salat Isya.


"Pimpinan mohon diskor, dan dilanjutkan nanti malam," kata sejumlah anggota dewan kepada Ketua DPR Aceh, Dahlan Jamaluddin, di Gedung Parlemen Aceh, Jumat, 25 September 2020.

Dalam rapat itu, Dahlan setiap anggota DPR Aceh dapat mengajukan menanggapi jawaban yang disampaikan Nova Iriansyah, pelaksana tugas gubernur. Pertanyaan itu, kata Dahlan, akan disampaikan secara tertulis kepada kepala Pemerintah Aceh.

Sebelumnya, Nova mengatakan Pemerintah Aceh baru menyalurkan bantuan kepada daerah-daerah di Aceh pada 2 September 2020 karena menunggu transfer dari Pemerintah Pusat. Sampai saat ini realisasi bantuan khusus penanganan C-19 ke 16 kabupaten dan kota, sejak 2 sampai dengan 22 September 2020, mencapai 66 persen.

Sedangkan hibah lain belum belum dapat disalurkan karena belum ditransfer Pemerintah Indonesia. Nova mengatakan saat ini pemerintah mengidentifikasi data penerima agar tidak tumpang tindih dengan BLT dari Pemerintah Indonesia dan BUMN.

Bantuan sosial dampak ekonomi dan jaring keamanan sosial sebesar Rp 1,502 triliun juga belum disalurkan. Dana ini akan ditransfer jika Aceh memberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Program social safety net, kata Nova, adalah kebijakan nasional sehingga Pemerintah Aceh harus ekstra hati-hati merealisasikan dana tersebut agar tidak tumpang tindih dengan bantuan lain.

Bantuan sosial tidak terencana dilakukan penambahan sebesar Rp 7,4 miliar menjadi Rp 20 miliar dari sebelumnya hanya sebesar Rp 12,5 miliar. Dana itu sudah direalisasikan sebesar 16 persen untuk membantu membantu mahasiswa Aceh di luar negeri dan dalam negeri yang terdampak C-19.

Dalam rapat itu, Nova juga mengatakan bahwa belanja tidak terduga (BTT) mengalami penambahan sebesar Rp 326,7 miliar menjadi Rp 445 miliar. Jumlah dana yang terpakai baru 29 persen. “Setiap pencairan BTT selalu didampingi oleh aparat pengawas internal Pemerintah (APIP) yaitu BPKP dan Inspektorat,” kata Nova.

Nova mengatakan pengawasan dana juga dilakukan oleh Kejaksaan. Nova juga mengungkapkan bahwa sejak hingga 29 September 2020, tim BPK Aceh mengaudit penggunaan dana penanganan C-19 di Aceh, termasuk terhadap dana-dana dari sumber-sumber lain.