Rapat paripurna DPR Aceh untuk menggunakan hak interpelasi terhadap Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah. Foto: Fakhrurrazi/rmolaceh.id.

rmolaceh Sejumlah eksponen 98 mengatakan kisruh antara Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan pelaksana tugas Gubernur Aceh berimplikasi terhadap proses pembangunan. Mereka berharap agar keduanya segera melakukan islah untuk mendorong kesejahteraan rakyat Aceh.

“Eksponen 98 merasa bertanggung jawab untuk menjaga agar kedua lembaga tertinggi Aceh, eksekutif maupun legislatif, dapat bersinergi dalam melaksanakan tuposi masing-masing, sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan,” kata salah satu anggota Eksponen 98, Effendi Hasan, dalam keterangan tertulis, Selasa, 15 September 2020.

Dalam pertemuan yang dihadiri bekas aktivis 98, seperti Taufik Abda, Islamuddin, Cut Asmaul Husna, Effendi Hasan, Nasrul Sufi, Abdullah dan Agustianur, secara virtual, Rabu pekan lalu, muncul beberapa pokok pemikiran penting untuk disampaikan kepada eksekutif dan legislatif. Yang paling utama, kata Effendi, adalah masing-masing pihak untuk mengesampingkan ego sektoral.

Effendi mengatakan semua masalah bisa dibicarakan dan hal ini seharusnya dikedepankan untuk mendorong kemaslahatan rakyat Aceh. Eksponen 98, kata Effendi, menilai selama ini masing-masing pihak menarik garis pembatas.

Kedua pihak, kata Effendi, seharusnya lebih fokus mencapai tujuan pembangunan Aceh dalam jangka panjang dan fokus dalam menghadapi pandemi covid-19 yang semakin hari semakin meningkat. Effendi menghargai kedua pihak yang menggunakan hak dan melaksanakan kewajiban sesuai fungsi dan tugas, namun hal itu tidak optimal karena buruknya komunikasi di antara dua pihak itu.

“Kami mengimbau kedua belah pihak agar saling menghormati dan berdialog ketimbang mengambil langkah yang menimbulkan kegaduhan. Masih banyak hal-hal lain yang bisa dilakukan dan lebih bermanfaat bagi rakyat Aceh,” kata Effendi.

Seharusnya, kata Effendi, setelah 15 tahun berdamai, eksekutif, legislatif bersama elemen sipil, dunia usaha dan pemangku kepentingan lainnya, fokus mengimplementasikan dan merealisasikan Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) secara komprehensif. Memaksimalkan penggunaan dana otonomi khusus untuk mendorong pertumbuhan perekonomian Aceh dan meningkatkan investasi.

Pihak-pihak tersebut juga harus mendorong menjaga agar perdamaian Aceh berjalan secara berkelanjutan, menjadi faktor pengurang kesenjangan dan kemiskinan, serta menyelesaikan permasalahan yang menghambat kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Aceh. “Hal-hal ini seharusnya jadi fokus pemerintahan,” kata Effendi.

Beri Komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here