Ketua DPD LaNyalla bertemu dengan Ketua KPU Arief Budiman dan Ketua Bawaslu Abhan. Foto: rmol.id.

rmolaceh Ketua Dewan Perwakilan Daerah, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mengaku memahami keinginan pemerintah untuk tetap melaksanakan pemilihan kepala daerah serentak pada 9 Desember 2020. Namun LaNyalla juga menyampaikan keberatan yang diajukan Komite I DPD atas hajatan demokrasi di daerah tersebut.

“Adanya banyak pelanggaran protokol kesehatan dan potensi penurunan kualitas demokrasi akibat praktik kecurangan atau pemanfaatan secara terselubung situasi wabah covid-19 oleh sejumlah calon, khususnya calon dari kalangan petahana,” kata LaNyalla saat berjumpa dengan Ketua KPU RI, Arif Budiman, dan Ketua Bawaslu, RI Abhan, di Kompleks Parlemen, Jakarta, seperti dikutip dari rmol.id, Senin, 14 September 2020.

Semua catatan tersebut, kata LaNyalla ada di Komite I. Karena itu, kata LaNyalla, Bawaslu sebagai garda terdepan yang menjamin kualitas pilkada harus bersikap tegas selama proses pilkada berlangsung. Bawaslu juga harus memberikan evaluasi secara berkala dan terbuka kepada publik sehingga bisa menjadi masukan bagi semua pihak, terutama KPU pusat dan KPU di daerah.

Ketua Komite I, yang juga senator asal Aceh, Fachrul Razi, menyatakan pihaknya memang menjadikan opsi penundaan pilkada sebagai sikap. Mengingat beberapa temuan dan ancaman masalah. Terutama potensi pilkada sebagai klaster penyebaran covid-19.

“Ini sudah kami sampaikan, mengingat ada pintu untuk melakukan penundaan atau pemberhentian tahapan pilkada di dalam UU Pilkada,” kata Fachrul. Komite I juga menggelar rapat konsultasi dengan Kepolisian dan Kejaksaan Agung tentang kesiapan dua institusi tersebut untuk mendukung secara penuh kerja Bawaslu mengawasi dan menindak pelanggaran tahapan pilkada.

“Telah terbukti adanya pelanggaran protokol covid saat pendaftaran pasangan calon di sejumlah KPU di daerah,” kata Fachrul.

Menanggapi hal itu, Abhan meyakinkan pimpinan DPD RI dan para senator bahwa pihaknya mampu menangani sejumlah pelanggaran yang terjadi di tengah keterbatasan jumlah sumber daya manusia. “Tetapi kami mendapat back up penuh dari institusi lain. Mulai dari Satpol PP, polisi hingga kejaksaan,” kata Abhan.

Belajar dari pengalaman sebelumnya, kata Abhan, terdapat beberapa pelanggaran pilkada dan pemilu yang diproses hingga ke tingkat pengadilan. Sementara Ketua KPU, Arief Budiman, membenarkan bahwa ada beberapa calon peserta pilkada yang positif terpapar covid-19. Bahkan hingga 14 September 2020, jumlah calon kepala daerah yang terpapar mencapai 63 orang dan tersebar di 21 provinsi.

“Kami telah menyiapkan protokol dan prosedur serta skema untuk menjawab persoalan tersebut,” kata Arief. KPU, kata Arief, menerapkan prosedur protokol kesehatan ketat pada semua tahapan pilkada serentak Desember nanti.

Salah satunya adalah aturan jumlah peserta kampanye. Pada sesi debat, misalnya, hanya dapat dihadiri 50 orang yang dibagi dari total pasangan calon. Dan kampanye akbar satu paslon, hanya boleh dihadiri maksimal 100 orang dengan protokol yang juga ketat.

Pada hari H pemilihan, kata Arief, pemilih yang positif mengidap C-19 dan dalam isolasi akan dijumpai oleh petugas yang mengenakan alat pelindung diri standar. KPU, kata dia, telah menyimulasikan langkah-langkah pencegahan ini.

KPU juga memangkas anggaran. Dari total tambahan anggaran yang semula direncanakan Rp 4,7 triliun, kini menjadi Rp 3,7 triliun. Dari total dana tersebut, hanya Rp 5 miliar yang dipergunakan oleh KPU, sisanya dialokasikan ke KPU daerah.

Dan dana itu sebagian dipergunakan untuk keterlibatan 3,3 juta tenaga honorer di daerah. Arief berharap hal ini juga diharapkan menghidupkan roda perekonomian di daerah.

Beri Komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here