Anies Baswedan. Foto: ist.

rmolaceh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melarang warga Ibu Kota yang positif tertular covid-19 menjalani isolasi mandiri. Semua temuan kasus positif C-19 wajib menjalani isolasi di tempat-tempat yang ditetapkan.

“Isolasi mandiri di rumah tinggal harus dihindari karena ini berpotensi pada penularan klaster rumah tangga,” ujar Anies dalam konferensi pers di Balai Kota Jakarta, sepeti dikutip dari rmol.id, Ahad, 13 September 2020.

Hal itu disampaikan Anies terkait rencana Jakarta memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) secara ketat mulai Senin. Anies berterima kasih kepada tim gugus tugas nasional covid-19 dan pemerintah pusat memberikan dukungan kepada Jakarta untuk memberlakukan kebijakan itu.

Dukungan tersebut berupa fasilitas tempat isolasi di Wisma Atlet Kemayoran, hotel dan penginapan, serta tempat-tempat lain, yang dianggap layak oleh tim gugus. Anies mengatakan bila ada warga yang tertular, namun menolak diisolasi di tempat ditentukan, mereka akan dijemput petugas kesehatan bersama dengan aparat penegak hukum.

Sebelumnya, pakar politik dan hukum Universitas Nasional Jakarta, Saiful Anam, mengatakan kebijakan Anies memberlakukan kembali PSBB adalah buah dari inkonsistensi kebijakan pemerintah pusat dalam menangani C-19.

Hal ini terlihat jelas dari kebijakan pemerintah pusat yang inkonsisten. Kebijakan yang diambil para menteri, kata Saiful, juga menimbulkan polemik di tengah masyarakat. “Bahkan mereka saling menabrak aturan.”

Satu di antaranya adalah keputusan Kementerian Kesehatan untuk mencabut lolos rapid tes sebagai syarat untuk warga melakukan perjalanan. Namun Kementerian Perhubungan tetap memberlakukan rapid tes.

Menurut Saiful, kebijakan Anies mengembalikan PSBB seperti di awal pandemi merupakan langkah tepat. Apalagi Presiden Joko Widodo, beberapa hari sebelumnya, memastikan bahwa kesehatan harus diutamakan ketimbang urusan perekonomian.

Beri Komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here