Anggota DPR Aceh Tarmizi. Foto: Fakhrurrazi.

rmolaceh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Tarmizi, mengingatkan Pemerintah Aceh untuk tidak meremehkan kedatangan tenaga kerja asal Cina ke Nagan Raya. Jika terus dibiarkan, hal ini berpotensi menimbulkan kecemburuan sosial masyarakat dan dapat memantik konflik.

“Masyarakat yang produktif tak tahu bekerja di mana karena pemerintah tak bisa menyediakan. Sebaliknya, orang asing bisa datang kapan saja ke Aceh untuk bekerja,” kata Tarmizi, Jumat, 11 September 2020.

Sebelum kedatangan tenaga kerja asa Cina itu, Komisi I dan Komisi V DPR Aceh memanggil instansi terkait dan perusahaan yang memperkerjakan TKA ilegal itu, yakni PT Meulaboh Power Generation. Dalam pertemuan itu, perusahaan berjanji melengkapi dokumen setiap pekerja asal Cina yang akan masuk ke Aceh. Namun mereka ingkar.

Tarmizi mengatakan aturan tentang tenaga kerja asing diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, kemudian Perpres Nomor 20 Tahun 2014, lalu ada Permennaker Nomor 10 Tahun 2018. Di Aceh, aturan itu diperkuat dengan Qanun Nomor 7 Tahun 2014.

“Tidak ada satu pasal pun dalam aturan-aturan yang menyatakan bahwa kita antiasing dan melarang tenaga kerja asing bekerja di Indonesia. Kita sangat welcome,” ucap Tarmizi. “Tetapi dengan syarat dan catatan semua TKA yang datang ke Indonesia, khususnya Aceh, harus lengkap dokumen. Setiap TKA juga wajib didampingi satu orang tenaga kerja lokal, minimal.”

Menurut Tarmizi, tenaga kerja asing yang diizinkan bekerja hanyalah tenaga kerja dengan keahlian khusus. Bila mereka tidak memiliki keahlian khusus, maka tidak boleh dipekerjakan di negara ini karena posisi itu diperuntukkan bagi pekerja lokal.

Pekerja dengan keahlian khusus, kata Tarmizi, juga harus dibuktikan sertifikasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Tenaga Kerja. Tarmizi menilai, pembiaran ini harus segera dihentikan dan pemerintah harus bersikap layaknya aparatur negara yang menjaga hak-hak warganya.

“Seharusnya kita berlaku seperti ujaran pepatah, ‘di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Tapi kalau kita membiarkan tenaga kerja Cina terus masuk, itu namanya; di mana bumi dipijak di situ pribumi diinjak-injak tanpa ampun,” Tarmizi berujar satire.

Oleh karena itu, Tarmizi meminta kepada pimpinan DPR Aceh untuk segera menyurati Presiden Joko Widodo, Panglima TNI, dan Kepala Polri terkait permasalahan TKA ilegal itu sebelum menjadi permasalahan besar.

Beri Komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here