Ilustrasi: medium.

rmolaceh Komisi Pemilihan Umum mengatakan para kandidat yang berlaga di Pemilihan Kepala Daerah 2020 dilarang untuk beriklan di media sosial. Hal itu menjadi salah satu bahasan uji publik draf revisi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) 4/2017 tentang Kampanye Pilkada yang berlangsung secara daring.

“Dalam rancangan sebelumnya (PKPU 4/2017) dilarang pemasangan iklan di media sosial karena terkait dengan media daring,” kata Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, seperti dikutip dari rmol.id, Jumat, 11 September 2020.

Dalam draf revisi PKPU tersebut, tercantum larangan bagi kandidat untuk menayangkan iklan di media sosial. Larangan tersebut diatur pada pasal 47 angka (5). Pasal tersebut menyebutkan, “Partai Politik, Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye Pasangan Calon dilarang memasang iklan kampanye di Media Sosial.”

Raka Sandi berharap mendapat masukan dari seluruh pihak untuk perbaikan dan kesempurnaan dari pasal tersebut. Tak hanya soal aturan kampanye di media sosial, KPU juga merancang peraturan tentang kampanye.

“Jadi pilkada dilaksanakan dalam suasana yang betul-betul baru. Di tengah pandemi covid-19. Maka seluruh regulasi kita lakukan pengecekan, apakah sudah mengatur situasi dan kondisi seperti yang kita hadapi sekarang,” kata Ketua KPU Arief Budiman.

KPU akan menyesuaikan aturan tentang kampanye dan dana kampanye. PKPU tentang kampanye ini akan menyampaikan perubahan di beberapa hal, misalnya tata cara penyelenggaraan dan pedoman protokol kesehatan.

Aturan itu akan disesuaikan di beberapa bagian, termasuk tentang kehadiran fisik, penggunaan media daring, dan penerbitan produk, alat-alat dan bahan-bahan yang akan digunakan selama masa kampanye.

Arief berharap proses revisi PKPU terkait kampanye ini bisa segera selesai. Pasalnya, KPU membutuhkan waktu cukup banyak untuk mensosialisasikan perubahan aturan tersebut kepada jajaran di bawah.

Berkaca dari pengalaman sebelumnya, PKPU tentang pencalonan, misalnya, ditetapkan pada 1 September 2020. Sementara tahap pencalonan dimulai pada 4 September 2020. “Waktu mepet sehingga sosialisasi kita juga terlambat,” kata Arief.

Beri Komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here