Rizal Ramli. Foto: rmolaceh.id.

rmolaceh Indeks Harga Saham Gabungan perdagangan kemarin dibuka turun 119,062 poin atau 2,31 persen ke posisi 5.030,314. Hanya berselang dua menit setelah pembukaan, IHSG kembali tertekan 3,16 persen. Kondisi ekonomi semakin bergejolak lantaran nilai tukar rupiah turut melemah terhadap dolar AS dan hampir menyentuh Rp 15 ribu per dolar AS.

Ekonom senior Rizal Ramli menilai bahwa kondisi ini tidak lepas dari kondisi bursa saham acuan dunia di Amerika Serikat yang terkoreksi tajam. Seperti dikutip dari Forbes, Dow Jones Industrial rata-rata turun 2,3 persen atau lebih dari 600 poin, pada Selasa lalu. Sementara S&P 500 turun 2,8 persen dan Nasdaq Composite kehilangan 4,1 persen.

Selain fenomena bursa saham yang anjlok, Rizal juga menyoroti mengenai munculnya wacana Revisi UU 23/1999 tentang Bank Indonesia. Di mana di dalamnya akan ada upaya membentuk Dewan Moneter yang diketuai Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Kehadiran Dewan Moneter membuat investor asing khawatir independensi Bank Indonesia akan terancam. Hal ini kemudian memicu aliran modal asing yang menjadi penguat rupiah tertahan dan yang sudah ada ramai-ramai keluar.

“Asing sudah keluar karena isu Dewan Moneter ancam independensi BI,” kata Rizal seperti dikutip dari rmol.id, Jumat, 11 September 2020.

Rizal mengatakan investasi asing yang keluar dari Indonesia mencapai Rp 4 triliun dan Rp 1 triliun per hari. Sementara kondisi bursa saham Indonesia semakin bergejolak lantaran dana buyback saham mulai habis setelah perusahaan-perusahaan besar jor-joran melakukan buyback pada periode April hingga Juni 2020.

Sementara ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira, menyebut kehadiran Dewan Moneter dalam RUU BI sebagai langkah offside. Bahkan dia menilai UU 2/2020 adalah kebijakan yang melewati batas.

“Revisi BI dan Dewan Moneter adalah bentuk abuse of power fiskal yang kelewat jauh mau atur moneter segala,” kata Bhima Yudhistira. Atas dasar itu, menurut Bhima, jika Kemenkeu merasa belum cukup dengan UU 2/2020, maka itu hanya alasan semata bahwa kewenangan fiskal belum cukup.

Konsep Dewan Moneter itu sendiri adalah sebuah kemunduran karena melihat KSSK tidak berjalan optimal koordinasinya. Bhima menilai pemerintah tidak perlu membentuk Dewan Moneter. Jika Dewan Moneter dihadirkan kembali, maka akan memiliki dampak kemunduran bagi institusi moneter itu sendiri. Dewan Moneter, kata Bhima, akan mengontrol keuangan ini seperti era Orde Baru.

Beri Komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here