MPU Aceh Minta Menteri Agama Jelaskan Definisi Radikalisme dan Intoleran

Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, Tgk Faisal Ali, mengatakan MPU Aceh belum mengeluarkan sikap terkait polemik penceramah sertifikat. Sertifikasi itu diwacanakan oleh Menteri Agama Fachrul Razi.


MPU Aceh, kata Lem Faisal, meminta pemerintah menegaskan isi rumusan penceramah sertifikat tersebut. MPU mendesak Kementerian Agama menjelaskan frasa radikalisme dan intoleran dalam wacana sertifikasi itu.

“Apa maksud dengan radikalisme? Kalau ditakutkan ada dai yang intoleran, apa yang dimaksudkan dengan intoleran?" kata Faisal, Rabu, 9 September 2020.

MPU Aceh, kata Lem Faisal, belum memutuskan mendukung atau tidak mendukung wacana itu sebelum pemerintah menjelaskan secara gamblang nilai-nilai yang terkandung dalam sertifikasi itu. Pernyataan itu membuat heboh setelah dilontarkan oleh Menteri Agama.

Lem Faisal mengatakan ulama di Aceh akan melihat kejelasan terkait penceramah sertifikat tersebut. Setelah itu, MPU Aceh akan mengkaji dan memutuskan urgensi menerapkan aturan sertifikasi itu di Aceh.

"Agar masyarakat paham. Dan tidak ada orang yang menjadikan sertifikasi itu sebagai kepentingan politik. Sertifikat itu betul-betul untuk kepentingan agama," kata Faisal.

MPU juga mengimbau agar para penceramah di Aceh menyampaikan materi yang membawa kesejukan kepada masyarakat, memberikan pencerahan kepada masyarakat bahwa Islam adalah rahmat bagi seluruh alam.

Faisal juga meminta agar ceramah tidak diisi dengan kebencian, tidak mengafirkan saudara sesama muslim, mencap seseorang melakukan bid’ah atau mensyirikkan orang. Dengan demikian, penceramah dapat memberikan kesejukan dalam kehidupan bermasyarakat.