Pertemuan anggota DPRK Subulussalam dan DPR Aceh membahas sengketa lahan. Foto: Fakhrurrazi.

rmolaceh Wakil Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Subulussalam, Bahagia Maha, meminta Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh untuk menegur PT Mitra Sejati Sejahtera Bersama (MSSB). Perusahaan pemegang hak guna usaha (HGU) seluas 3.000 hektare itu dituding menyerobot lahan masyarakat.

“Jika masalah ini tidak segera diselesaikan, kami khawatir akan ada kontak fisik,” kata Bahagia di hadapan sejumlah anggota Komisi II DPR Aceh, Senin, 7 September 2020.

Perusahaan tersebut, kata Bahagia, berdiri sejak 2007. Namun perusahaan itu tak ragu mencaplok lahan masyarakat. Mulai setengah hektere, satu hektare, sampai dua haktare. Jika dijumlah, total lahan yang yang secara keseluruhan jika dijumlahkan mencapai 440 hektare di Kecamatan Rundeng, Subulussalam.

Pada 23 Mei 2019, pihak MSSB bersedia mengganti rugi lahan yang diambil. Mereka, kata Bahagia, akan memverifikasi sesuai dengan alas hak lahan milik masyarakat. Namun janji tinggal janji. Bahagia mengatakan perusahaan itu ingkar janji dan urung menyelesaikan hal itu dengan berbagai alasan.

“Kami berikan waktu lagi untuk mereka mendiskusikan sampai rapat ke tinggat Pemkot Subulussalam,” kata Bahagia. Bahagia berharap agar Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) menegur MSSB dan meminta perusahaan itu segera menunaikan janjinya

Terkait permasalahan ini, Ketua Komisi II DPR Aceh, Irfannusir, mengatakan sudah memanggil Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Aceh dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Aceh.

Irfannusir berharap seluruh perusahaan yang beroperasi di Aceh tidak mengabaikan hak masyarakat, apalagi sampai merampas hak masyarakat. Dia juga berharap agar dinas terkait tidak meneruskan izin hak guna usaha perusahaan yang bersengketa dengan masyarakat.

Dalam pertemuan tersebut, Irfannusir juga meminta PT Laot Bangko, yang menolak memberikan akses jalan kepada masyarakat, untuk memberikan sebagian kecil lahan untuk digunakan sebagai jalan. Hal ini, kata dia, harus jadi perhatian serius bagi pelaksana tugas Gubernur Aceh dan Satuan Kerja Perangkat Aceh.

Mereka, kata Irfannusir, harus menegur perusahaan yang selama ini tidak memberikan akses jalan kepada masyarakat setempat. Dia meminta eksekutif betul-betul berpihak kepada rakyat alih-alih memihak perusahaan yang bandel itu.

Beri Komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here