Yanis Rinaldi. Foto: ist.

rmolaceh Pengamat hukum lingkungan Universitas Syiah Kuala, Yanis Rinaldi, berharap Pemerintah Aceh cakap dalam mengelola sumber daya Alam di Aceh. Pemerintah jangan mengulang kesalahan lama yang menyebabkan banyak kecolongan.

“Di dalam Undang-Undang Minerba baru, Aceh berwenang mengatur sendiri tata kelola sumber daya alam. Sepanjang diatur dalam undang-undang khusus, kita dapat menyampingkan aturan-aturan pusat,” kata Yanis, Ahad, 2 Agustus 2020.

Menurut Yanis, di masa lalu, Pemerintah Aceh selalu mengikuti skema pusat dalam mengelola sumber daya alam. Padahal ada Undang-Undang Pemerintahan Aceh yang bisa jadi dasar untuk mengelola hal itu.

Menurut Yanis, Pemerintah Aceh harus mengidentifikasi wilayah yang jadi kewenangan yang berhimpitan antara kewenangan Aceh dan kewenangan pusat dalam UU 3 Tahun 2020. Jika ada yang berhimpitan maka pemerintah Aceh harus harus mengacu pada UU 11 Tahun 2006 yang mengatur keistimewaan dalam konstitusi negara.

Dalam UU Minerba yang baru, kata Yanis, kewenangan di bidang pertambangan menjadi kewenangan pemerintah pusat. Kecuali ada urusan-urusan yang di delegasikan. Kewenangan tersebut tetap berada di pusat tapi daerah diberi hak mengelola atas nama pemerintah pusat.

Yanis menambahkan payung hukum baru pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara seharusnya jadi modal penting bagi Pemerintah Aceh untuk mengatur ulang urusan pertambangan di Aceh. Terutama, saat undang-undang ini berpotensi memberikan porsi besar bagi Aceh untuk mengelola urusan tambang.

Pemerintah Aceh jangan mengabaikan peluang ini. Pemerintah perlu mendorong agar pelaksanaan undang-undang itu bisa mendorong kemandirian Aceh, “terutama sebagai implementasi Undang-Undang Pemerintah Aceh,” kata Yanis.

Beri Komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here