Rocky Gerung dalam acara Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI). Foto: rmol.id.

rmolaceh Pengamat politik, Rocky Gerung, menilai Presiden Joko Widodo alias melakukan political prostitution saat memanggil Wakil Wali Kota Solo, Achmad Purnomo dan menawarkannya jabatan lain di pemerintahan. Hal ini dilakukan Jokowi untuk memuluskan pencalonan Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Jokowi, sebagai calon Wali Kota Solo pada Pemilihan Kepala Daerah 2020.

“Itu adalah political prostitution, ya pelacuran politik juga yang lebih berat hukumannya daripada pelacuran individual,” ujar Rocky Gerung pada acara pengenalan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) di Jakarta, Ahad, 2 Agustus 2020.

Menurut Rocky, kondisi saat ini semakin parah saat para pembantu presiden di kabinet hanya diam melihat peristiwa tersebut. Ia menyindir Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani yang disebut ada dalam pertemuan dan hanya menonton pelacuran politik di panggung Istana dan tidak berbicara apa-apa.

“Tapi orang akan tagih, kalau dalam sistem politik beradab itu presiden ketahuan bikin transaksi kemaksiatan politik, political prostitution itu sudah di-impeach karena etiknya dilanggar habis-habisan,” jelas Rocky.

Political prostitution, menurut Rocky, adalah bentuk defisit moral bangsa Indonesia saat ini. Dia berharap agar segala transaksi politis yang dipraktikkan Jokowi ini segera dihentikan. Untuk itulah, sejumlah tokoh politik nasional berkumpul dan membuat gerakkan menyelamatkan Indonesia: Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia.

Menyelamatkan artinya sudah ada yang tenggelam, makanya diselamati, bukan lagi mencegah korban, (tapi sudah) banyak korbannya,” kata Rocky.

Dari tempat yang sama, Din Syamsuddin, Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia, mengatakan bangsa ini akan berjuang melawan lingkaran setan. Sebagai bangsa, kata Din, masyarakat Indonesia tidak tahu harus memulai perjuangan dari mana.

Pemerintah, kata Din, seakan mengkristalisasikan kediktatoran inkonstitusional melalui Perppu 1/2020 yang kini telah menjadi UU 2/2020. Dalam UU tersebut, sejumlah prinsip negara hukum, negara yang dengan lembaga-lembaga demokrasi konstitusional dilumpuhkan.

“Saya kehilangan kata-kata untuk mengungkapkannya. Namun, sebagai muslim saya mengacu kepada hadis Nabi Muhammad saw yang pernah mengisyaratkan situasi kondisi Indonesia ini adalah bagaikan kapal besar dan para penumpang yang sudah mendapat tempat masing-masing, namun ada segelintir orang mau merusak tempatnya sendiri,” kata Din.

Sebagai muslim, kata Din, hal yang perlu dilakukan adalah berbuat amar maruf nahi munkar, yakni menegakkan kebenaran dan mencegah kemunkaran. Sebab ia meyakini jika manusia tidak lagi mau dan mampu, maka Allah akan turun tangan.

“Naudzubillah min dzalik. Kita tidak ingin bangsa negara tercinta ini kemudian akan mengalami musibah-musibah,” kata Din seraya berkata jika sebuah kekuasaan tegak atas kecurangan ketidakjujuran, maka timbullah musibah yang akan terjadi berkepanjangan. “Inilah yang perlu kita cegah.”

Acara ini dihadiri oleh sejumlah tokoh nasional, seperti Refly Harun, MS Kaban, Ichsanuddin Noorsy, Adhie M Massardi, Abdullah Hehamahua, Edwin Seokawati, Muhammad Sidik, Muchsin Al-Atas, M Hatta Taliwang, Murah Sumirat, Edy Mulyadi, Rachmawati, dan Rizal Ramli.

Beri Komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here