Retno Listyarti. Foto: dok kpai.

rmolaceh Retno Listyarti, Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia bidang Pendidikan, menilai Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, tidak memahami hakikat pendidikan. Hal ini tercermin dalam sikap sang menteri dalam tiga hal.

“Pernyataan soal sekolah negeri, pembagian jalur zonasi dalam PPDB 2020, hingga masalah pembelajaran jarak jauh menunjukkan Nadiem Makarim tidak paham substansi pendidikan,” kata Retno dalam keterangan tertulis yang diterima rmolaceh.id, Sabtu, 1 Agustus 2020.

Pernyataan Nadiem yang membuat kening Retno mengkerut adalah saat sang menteri menyebut sekolah negeri seharusnya diperuntukkan bagi rakyat miskin. Pernyataan ini, kata Retno, menggambarkan ketidaktahuan Nadiem terhadap konstitusi Republik Indonesia.

Undang-Undang Dasar 1945, kata Retno, mengatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat dan mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Ini, kata Retno, adalah tanggung jawab pemerintah ataupun negara dalam membangun bangsa.

Retno juga mengkritik keputusan Nadiem menurunkan jalur zonasi dalam PPDB 2020 dari 80 persen menjadi 50 persen. Padahal, menurut Retno, kebijakan itu lahir untuk mencegah pendidikan menjadi pasar bebas.

Menurut Retno, seluruh anak Indonesia, baik kaya maupun miskin, pintar maupun tidak, berkebutuhan khusus atau tidak, berhak belajar di sekolah negeri asalkan rumah mereka dekat dengan sekolah yang mereka minati.

Ketidaktahuan Nadiem ini, kata Retno, juga tergambar saat mengambil kebijakan metode pembelajaran di masa pandemi corona. Retno tak melihat langkah konkrit Kementerian Pendidikan mengatasi kendala pembelajaran jarak jauh.

Padahal hasil survei berbagai pihak terhadap pembelajaran jarak jauh seharusnya dapat dijadikan dasar menyelesaikan masalah. “Namun, tidak ada terobosan apapun selama berbulan-bulan, sehingga permasalahan pelaksanaan PJJ fase kedua masih sama,” kata Retno.

Dalam keterangannya, Retno juga mengungkapkan hasil survei KPAI yang menyatakan sebagian besar orang tua, 66 persen dari 196.546 koresponden, menolak sekolah dibuka pada 13 Juli 2020.

Namun, lanjut Retno, penolakan orangtua berbanding terbalik dengan sikap anak-anak yang justru setuju sekolah segera di buka dengan perolehan sebanyak 63,7 persen dari 9.643 responden. Sementara para pendidik, 54 persen, setuju sekolah dibuka.

Menteri Nadiem, beberapa waktu lalu, mengakui banyak kekurangan dari sistem pembelajaran jarak jauh. Sebagian besar siswa terkendala jaringan internet. Pendidikan jarak jauh, kata Nadiem, tidak bisa dilakukan secara maksimal bagi pelajar di daerah-daerah.

“Saya sadari kondisi ini sangat serius dan perlu segera diatasi, karena faktor ini adalah penentu penyampaian konten pembelajaran kepada siswa,” ucap Nadiem.

Nadiem mengungkapkan empat hal yang harus dilakukan orang tua dan siswa demi bisa mengikuti pembelajaran jarak jauh sejauh ini. Di antaranya, sarana belajar atau gawai, membeli kuota internet, kurikulum yang tak sederhana dan penerapan pendidikan karakter.

Beri Komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here