Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah di kantor DPR Aceh. Foto: dok dpra.

rmolaceh Pelaksana tugas Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, menyatakan keberatan terhadap aturan Menteri Keuangan Nomor 35 Tahun 2020. Aturan ini menyebutkan bahwa penyaluran dana otonomi khusus (DOK) dan dana tambahan infrastruktur (DTI) dilakukan dengan memperhitungkan sisa DOK dan DTI tahun anggaran sebelumnya yang tersimpan di rekening kas umum daerah.

Menurut Nova, Pemerintah Indonesia harus membayar dana otonomi khusus Aceh setara 2 persen dari DAU nasional dan tahun ke-16 sampai tahun ke-20 menjadi 1 persen. Aturan Menteri Keuangan itu menyebabkan Aceh kehilangan uang sebesar Rp 1 triliun.

“Jumlah ini disesuaikan dengan SILPA Aceh, setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan,” kata Nova, Kamis, 30 Juli 2020.

Nova, dalam surat yang dilayangkan ke Kementerian Keuangan, meminta Pemerintah Indonesia membuat aturan yang mengacu UUPA. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, pasal 183 ayat (2), menyebutkan bahwa otsus aceh setara 2 dari DAU nasional dan tahun ke-16 hingga ke-20 berkurang menjadi 1 persen.

Pemerintah Aceh juga berencana mengubah kembali keputusan tentang besar pembagian Dana Otonomi Khusus antara Pemerintah Aceh dan kabupaten/kota tahun ini. Menurut Nova, Pemerintah Aceh tengah mengidentifikasi program dan kegiatan yang bersumber dari otonomi khusus 2020 untuk menyesuaikan jumlah otonomi khusus yang diterima Pemerintah Aceh dan pemerintah daerah di seluruh Aceh.

Skema lain yang akan diusahakan Pemerintah Aceh agar dana pembangunan tidak berkurang adalah tetap mengajukan usulan sebesar 2 persen dari DAU nasional. Dalam Peraturan Presiden tentang DAU nasional tahun ini, dana otonomi khusus yang seharusnya diterima Aceh sebesar Rp 7,5 triliun.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Hendra Budian, keputusan menteri keuangan itu mencekik Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh 2020. Bahkan hingga saat ini, Pemerintah Indonesia baru mentransfer kurang dari 30 persen dana tambahan hasil minyak dan gas ke kas Pemerintah Aceh.

“Kebijakan pusat ini sangat berpengaruh pada kemampuan Aceh menyelenggarakan pembangunan,” kata Hendra. Tahun ini, kata Hendra, Aceh telah kehilangan triliunan rupiah. Padahal Pemerintah Aceh dan DPR Aceh telah memasukkan uang itu dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh 2020.

Di awal pandemi covid-19, kata Hendra, lewat Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang perubahan postur dan rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, APBA Aceh berkurang menjadi Rp 7,5 triliun.

“Harusnya aturan ini tidak berlaku di Aceh. Aturan itu bertentangan dengan Undang-Undang Pemerintahan Aceh,” kata Hendra. “Rumus penyaluran dana dalam aturan baru ini konyol. Kita harus menolaknya.”

Beri Komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here