Ilustrasi: rmol.id

rmolaceh Koordinator Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh Barat, Edy Syahputra, meminta pemerintah kabupaten menindak perusahaan yang diduga mencemari pantai dengan batubara. Edy mengatakan pencemaran lingkungan ini adalah kejahatan serius.

“Pemerintah daerah dan kepolisian harus mengusut dugaan pencemaran pantai akibat lalu lintas tongkang pengangkut batubara,” kata Edy dalam keterangan tertulis yang diterima rmolaceh.id, Kamis, 30 Juli 2020.

Menurut Edy, terdamparnya tongkang bermuatan batubara yang akan dipasok ke Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 1-2 adalah kelalaian serius. Hal ini, kata Edy, tidak boleh jadi pembenaran. Apalagi, sejak terdampar, sejumlah batubata dalam jumlah besar tersapu keluar dari tongkang.

Tongkang itu terdampar di pesisir pantai Desa Gampong Lhok, Kecamatan Kuala Pesisir, Nagan Raya. Edy memperkirakan tongkang itu berada sekitar 20-30 meter dari bibir pantai.

Harusnya, kata Edy, sejak awal kapal itu terdampar, pemilik tongkang dan batubara segera memindahkan batubara dari kapal terdampar itu ke lokasi yang lebih aman. Membiarkan batubara, sedikit demi sedikit, tumpah ke laut berpotensi mencemari lingkungan.

Menurut Edy, pemerintah daerah seharusnya segera turun tangan saat mengetahui pesisir pantai itu tercemar batubara. Dinas lingkungan hidup, misalnya, perlu meminta data konkrit isi tongkang dan membandingkannya dengan sisa batubara yang tersisa di atas tongkang.

“Kami mendesak agar perusahaan bertanggung jawab membersihkan tumpahan batubara di pantai. Batubara sangat mencemari lingkungan dan membahayakan kesehatan masyarakat dan merusak ekosistem laut,” kata Edy.

Edy juga mendorong agar kasus ini tidak terulang. Pemerintah, kata Edy, harusnya memberikan sanksi administratif. Sanksi itu dapat berupa pembekukan izin. Pemerintah, kata Edy tak boleh membiarkan pencemaran ini terus berulang.

Beri Komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here