Mendurhakai Sejarah

Oleh Ambo Asse Ajis*


MENGAPA mengingkari sejarah? Mengapa menjauhkan diri dari kepingan jati diri yang terekam dalam bukti-bukti arkeologis masa lampau? Ini adalah pertanyaan penting bagi Pemerintah Aceh, pemerintah kabupaten dan kota di seluruh Aceh. Pertanyaan ini juga harus ditanyakan oleh individu wakil rakyat yang terkesan bekerja bak keong dalam menangani keberadaan objek-objek cagar budaya di Aceh.

Yang paling nyata, karena direkam dan dilakukan banyak orang, adalah pengingkaran terhadap sejarah Gampong Pande, yang menjadi asal mula peradaban Kerajaan Bandar Aceh Darussalam yang berusia 600 tahun. Demikian pula terbengkalainya kawasan Lamuri di Krueng Raya, Aceh Besar.

Padahal di dalamnya terdapat bukti arkeologis penting kehadiran kerajaan-kerajaan kuno di Aceh sejak abad ke-9 Masehi dan saat Islam menjadi ideologi Kerajaan Lamuri di abad ke-15 Masehi--mungkin bisa lebih tua lagi dengan tipe nisan Plak Plin yang istimewa bagi ilmu pengetahuan.

Kawasan Ujung Pancu, yang diduga kuat sumber Kota Islam Pancur yang dicatat paling awal abad ke-8 Masehi di Nusantara juga mengalami nasib tragis. Ada banyak lagi contoh kebodohan cara kerja aparatur pemerintah dalam menjaga warisan sejarah daerahnya.

Kasus teranyar buruknya pengelolaan benda-benda bersejarah peninggalan Bandar Aceh Darussalam adalah hilangnya koleksi pahlawan nasional di rumah Cut Meutia. Bagi negara yang mengklaim diri sebagai negara yang menghargai jasa pahlawannya, kejadian ini adalah tamparan keras; sangat memalukan.

Pemerintah Aceh selaku pewaris perjuangan para syuhada, yang darahnya masih menggenang di tanah, di dinding rumah, di bekas jalur kereta api, di kedalam hutan, di hamparan ladang dan sawah, di lautan yang luas, dan di antara angin yang berhembus di tanah basah maupun kering, kini seolah dirampas kehormatannya.

Ini tentu sangat buruk bagi cara kerja pemerintah dan identitas Aceh. Dan, sungguh sangat buruk bagi perkembangan emosional, kecerdasan dan kepribadian bangsa yang terbiasa mengagungkan para pahlawan.

Lalu, kalimat apa yang harus disampaikan kepada anak-anak bangsa Aceh maupun nusantara tentang kejahatan ini; ketidakpedulian pada bukti-bukti jati diri ini. Apakah harus membasuh muka atau mencuci tangan persis cara kepemimpinan nasional saat yang gagal menyejahterakan anak bangsanya?

Masa lalu untuk masa depan
Mengapa terkesan menghancurkan masa lalu untuk membangun masa depan. Seharusnya kedua hal ini bisa berdampingan menyambut kemerdekaan. Kemerdekaan merawat jati diri adalah bagian dari menjaga masa depan.

Ini soal pilihan saja. Jika jajaran di Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten dan kota serta para wakil rakyat menghendaki kehancuran bukti masa lalu, sebaiknya tidak usah tanggung-tanggung, tinggal buatkan saja landasan hukum.

Tetapi jika pilihannya menyadari bahwa peninggalan itu, berbagai aset masa lalu, baik dalam bentuk fisik (tangible) seperti benda, struktur, bangunan, situs, dan kawasan dan nonfisik (intangibel), seperti tradisi, seni dan sebagainya, adalah properti berguna bagi kewibawaan, harga diri, harkat dan martabat serta kebanggaan, maka pihak yang saya sebut di atas bersikap tegas dalam merawat dan melaksanakan tanggung jawab ini.

Bersikap tegas artinya bekerja keras melestarikan bukti-bukti melalui sumber daya, baik manusia dan uang yang mereka miliki, untuk menumbuhkan rasa cinta dan bangga. Sehingga generasi berikutnya akan mengingat bahwa ini adalah cara bangsa yang terhormat.

Kita tak boleh salah melangkah. Jangan pula mulai mencintai saat warisan budaya ini hancur tak bersisa. Tapi mulailah mencintainya saat Allah memberimu pemahaman (ilmu) tentang masa lalu dan merawatnya saat Allah memberimu jabatan, gaji, sahabat, teman kerja, ruang kerja dan berbagai kemudahan hidup lainnya. Kita jangan mendurhakai sejarah.

*) Penulis adalah Tim Ahli Cagar Budaya Kota Banda Aceh. Email: ambo.unsam@gmail.com