M Nasir Djamil.

rmolaceh Koordinator Tim Pemantau Otonomi Khusus Aceh di Dewan Perwakilan Rakyat, M Nasir Djamil, meminta DPR Aceh dan Pemerintah Aceh bertemu untuk kembali menyepakati proyek tahun jamak. Nasir meminta kedua pihak menemukan jalan tengah sengkarut ini.

“Sebagai anggota parlemen, saya bisa memahami suasana kebatinan anggota DPRA periode 2019-2024 yang setuju penyetopan proyek multiyears. Tapi kepentingan rakyat harus di atas segalanya,” kata Nasir dalam keterangan tertulis yang diterima rmolaceh.id, Selasa, 28 Juli 2020.

DPR Aceh, Rabu pekan lalu, membatalkan kesepakatan terkait pelaksanaan proyek tahun jamak. Menurut Nasir, pembatalan ini berdampak besar bagi perekonomian Aceh. Total anggaran tahun jamak yang dialokasikan mulai tahun ini hingga 2022 mencapai Rp 2,7 triliun.

Dampak perekonomian dari belanja modal dalam proyek ini, dinilai Nasir, sangat membantu kesulitan masyarakat di tengah pandemi covid-19. Apalagi, kata Nasir, pekerjaan pada paket tahun jamak ini terkait pembangunan infrastruktur.

“Infrastruktur itu sangat penting untuk membuka isolasi daerah dan menumbuhkan sentra ekonomi masyarakat. Karena itu, kasihan rakyat kita jika pembangunan itu dihentikan,” kata Nasir.

Namun Nasir berharap agar DPR Aceh dan Pemerintah Aceh bertanggung jawab secara moral dan struktural agar dana pembangunan proyek tahun jamak itu tidak dikorupsi oleh oknum swasta dan oknum penyelenggara pemerintahan. Uang itu, kata Nasir, pada dasarnya, adalah milik rakyat.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera yang duduk di komisi hukum ini juga meminta instansi penegak hukum mengawasi ketat pembangunan proyek infrastruktur ini. Bahkan, kata Nasir, secara khusus, dia meminta Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firli Bahuri melibatkan lembaga antirasuah itu ikut mengawasi.

Nasir juga berharap agar pemerintah pusat melakukan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan agar proyek tahun jamak ini bisa dikerjakan dengan baik dan benar.

Konflik antarlembaga dapat dihindari jika komunikasi politik masing-masing pihak didasari keikhlasan dan kejujuran. “Serta meletakkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan kelompok dan golongan,” kata Nasir.

Beri Komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here