Ketua JMSI Teguh Santosa saat bertemu dengan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo. Foto: ist.

rmolaceh Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo, meminta pemerintah segera merealisasikan stimulus kepada industri pers dalam menghadapi pandemi covid-19. Dukungan pemerintah terhadap pers menunjukkan keseriusan untuk memfasilitasi penyediaan informasi yang akurat kepada masyarakat.

“Pers lah yang menjadi garda terdepan dalam memerangi hoax covid-19,” kata Bambang Soesatyo alias Bamsoet saat menerima kunjungan pengurus Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI), di ruang kerja Ketua MPR RI, Jakarta, Selasa, 28 Juli 2020.

Saat ini, kata Bamsoet, pemerintah memberikan stimulus kepada industri pers dalam menghadapi pandemi covid-19. Stimulus itu berupa penghapusan pajak pertambahan nilai (PPN) bagi kertas koran, penundaan atau penangguhan beban listrik, keringanan cicilan pajak korporasi menjadi 50 persen.

Pemerintah juga membebaskan pajak penghasilan (PPh) karyawan yang berpenghasilan hingga Rp 200 juta per tahun atau gaji paling tinggi 18 juta per bulan, hingga mengalihkan anggaran belanja iklan layanan masyarakat kementerian dan lembaga negara kepada media lokal.

Dewasa ini, kata Bamsoet, tantangan terbesar media massa ini bukan lagi bersumber dari sikap otoriter negara. Tantangan itu datang dari para buzzer di media sosial yang memproduksi hoax dan hate speech sesuai pesanan.

Namun Bamsoet meminta media tak kalah. Media harus membuktikan diri sebagai rujukan utama masyarakat untuk memperoleh informasi akurat.

Bamsoet lantas mengungkap hasil riset Edelman Trust Barometer di tahun 2019. Dari riset yang dibuat di 26 negara, hanya rakyat di empat negara yang masih memiliki kepercayaan tinggi terhadap media massa, yakni Cina, 76 persen; Indonesia, 70 persen; India, 64 persen; dan Uni Emirat Arab, 60 persen.

Hal ini berbanding terbalik dengan di negara-negara maju. Di Rusia, tingkat kepercayaan masyarakat kepada media massa hanya 26 persen, di Turki 27 persen, di Jepang 35 persen, di Inggris 37 persen, dan di Amerika Serikat 48 persen.

Namun di Indonesia, indeks kebebasan pers masih rendah. Reporters Without Borders, organisasi internasional yang melakukan penelitian mengenai kebebasan pers dunia, dalam laporan World Press Freedom Index yang dirilis tahun lalu, Indonesia berada di posisi 124 dari 180 negara.

Kondisi jurnalistik di Indonesia saat ini, kata Bamsoet, cenderung membaik. Pers, kata dia, bebas mengabarkan apa pun tanpa takut menghadapi tekanan kekuasaan. Informasi apa pun bisa didapat dengan mudah karena setiap orang bebas menyuarakan tentang apa pun.

“Memang masih ada beberapa hal yang perlu disempurnakan, yang menjadi tugas kita bersama,” kata Bamsoet.

Bersama Teguh Santosa, Ketua Umum JMSI, ikut dalam hadir dalam pertemuan itu Dede Zaki Mubarok (bendahara), Yayan Sopyani (sekretaris bidang kerja sama antarlembaga), Ahmad Hardi Firman (anggota bidang hukum dan advokasi), Darmawan Sepriyossa (Ketua JMSI DKI Jakarta), dan Khalid Zabidi (Sekretaris JMSI Jakarta).

Beri Komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here