Harimau sumatera. Foto: cnn

rmolaceh Kepala Badan Konservasi Sumber Daya Alama (BKSDA) Aceh Agus Arianto mengatakan sepanjang semester pertama 2020 terjadi 18 kasus konflik harimau. Jumlah ini setara dengan jumlah kasus pada tahun sebelumnya.

“Diprediksi konflik harimau akan masih akan terjadi karena dalam beberapa hari ini di kawasan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang, harimau berkeliaran di perkebunan warga,” kata Agus dalam diskusi virtual tentang harimau yang digelar Forum Jurnalis Lingkungan, Sabtu, 11 Juli 2020.

Saat ini, kata Agus, populasi harimau sumatera di Aceh diperkirakan hanya tersisa 200 ekor. Satwa kunci ini menetap di Kawasan Ekosistem Leuser dan Ulu Masen. Namun Agus mengatakan jumlah ini tidak up to date.

Pada 2016 hingga 2020 jumlah kasus konflik harimau dan manusia di Aceh sebanyak 55 kali. Daerah terbanyak adalah Aceh Selatan. Dampak konflik di Aceh Selatan, satu ekor harimau betina mati, diduga diracun. Menurut Agus, hal ini diperkirakan terjadi karena pembukaan kawasan hutan, perubahan fungsi lahan, perburuan, dan pola perkebunan tradisional yang tidak mempertimbangkan satwa lindung.

“Kami melakukan sosialisasi dan pelatihan ke masyarakat agar mencegah terjadinya konflik secara mandiri,” kata Agus. Agus menilai para pihak bekerja maksimal dalam upaya perlindunga satwa liar. Namun, kerja sama belum terbangun dengan baik. Oleh sebab itu, Agus mengajak para pihak untuk bekerja terkoneksi, satu dengan lain, dalam proses perlindungan harimau.

Kasubdit IV Tipiter Ditkrimsus Polda Aceh AKBP Muliadi mengklaim jajaran kepolisian memiliki semangat kuat menindak pelaku kejahatan satwa liar dan konservasi. Bulan lalu, kata Mulyadi, empat tersangka perdagangan kulit harimau ditangkap di Aceh Timur.

Kepolisian juga tengah menangani kasus kematian lima ekor gajah di Aceh Jaya dan kematian satu ekor harimau di Aceh Selatan. “Kami masih memantau perkembangan, jika perlu kasus itu ditarik ke Polda Aceh,” kata Mulyadi.

Menurut Mulyadi, seluruh pihak harus mengawasi proses hukum dalam kasus kejahatan satwa liar. Pengawasan yang dilakukan oleh publik akan mempengaruhi tingkat vonis terhadap terdakwa.

Direktur Flora Fauna Aceh Dewa Gumay mengatakan penanggulangan konflik satwa harus dilakukan secara menyeluruh. Mulai penataan kawasan hingga penindakan hukum. Penindakan hukum yang lemah tidak akan memberikan efek jera bagi pelaku.

Dewa menilai tidak semua aparat kepolisian memiliki semangat yang sama dalam mengungkap kasus kejahatan satwa liar dan konservasi. Dewa menyebutkan masih ada kasus yang belum tuntas diungkap, seperti kasus kematian lima ekor gajah di Aceh, seekor harimau di Aceh Selatan, dan kematian gajah di Pidie Jaya.

“Ini menjadi preseden buruk dalam kasus penindakan hukum kejahatan perburuan dan perdagangan gelap satwa liar,” kata Dewa.

Peneliti Pusat Kajian Satwa Liar Universitas Syiah Kuala Wahdi Azmi mengatakan perlu pelibatan aparatur desa dalam upaya mitigasi konflik satwa. “Pemerintah desa, sebagai perpanjangan tangan pemerintah kabupaten dan provinsi, seharusnya memiliki semangat yang sama untuk melindungi kawasan dan satwa,” ujar Wahdi. [r]

Beri Komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here