MV Putri Anggreni 02. Foto: ist.

rmolaceh Irin Caisarina, pengamat transportasi dan dosen Perencanaan Wilayah dan Kota dari Universitas Syiah Kuala, menilai sistem transportasi di Aceh, khususnya transportasi penyeberangan laut, seharusnya bertarif murah dan memenuhi standar transportasi laut.

“Layanan ini harus sesuai standar pelayanan minimal. Negara, dalam hal ini pemerintah, harus memastikan hak ini diperoleh setiap warga negara,” kata Irin, Ahad, 11 Juli 2020.

Menurut Irin, pelayanan transportasi penyeberangan Banda Aceh-Sabang seharusnya bisa memudahkan akses orang dan barang dari dan ke Pulau Weh. Sebagai akses utama, layanan ini harusnya diperbanyak sehingga masyarakat dapat memilih waktu perjalanan dan layanan terbaik.

Irin juga meminta agar seluruh operator pelayaran memastikan layanan mereka aman dari covid-19. Karena itu, standar operasional pelayaran di seluruh kapal harus benar-benar terjamin.

Irin menyarankan agar seluruh penyedia jasa pelayaran mengaplikasikan teknologi informasi dalam melayani penumpang. Dengan demikian calon penumpang dan petugas pelabuhan tidak perlu bersentuhan langsung.

“Hal ini melindungi para petugas dan penumpang di masa pendemi. Hal ini juga menghindari praktik percaloan di pelabuhan,” kata Irin.

Sebelumnya, peneliti Universitas Syiah Kuala, Arini, Renni Anggraini, dan Muhammad Isya, dalam Jurnal Arsip Rekayasa Sipil dan Perencanaan tentang kemampuan membayar tarif kapal cepat dan kapal lambat dari dan ke Sabang pada 2018, menyebut tarif dua jenis kapal Banda Aceh ke Sabang dan sebaliknya dijual kemahalan.

Hasil dari perhitungan nilai kemampuan membayar (ability to pay), tarif kapal cepat harusnya dipatok hanya dengan biaya sekitar Rp 42 ribu dari harga Rp 80 ribu dengan tarif ideal sekitar Rp 56 ribu. Sementara untuk kapal lambat, rata-rata kemampuan masyarakat membeli tiket hanya dengan harga sekitar Rp 16 ribu dari tarif ideal hanya sekitar Rp 22 ribu.

Dalam penelitian itu diungkapkan bahwa penentuan tarif angkutan dilakukan tanpa memperhatikan kemampuan masyarakat. Padahal pengguna moda transportasi ini tidak memiliki alternatif lain sebagai alat mobilitas mereka.

Pemerintah setempat diharapkan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dalam menetapkan harga tiket. Tidak hanya bagi warga Sabang, hal ini juga harus diberlakukan terhadap para pengunjung ke Sabang. [r]

Beri Komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here