Sidang perkara partai politik di Pengadilan Negeri Banda Aceh. Foto: Fahrurrazi

rmolaceh Majelis hakim di Pengadilan Negeri Banda Aceh menolak gugatan Imran Mahfudi. Kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini meminta pengadilan membatalkan keputusan Konferda Aceh pada 3 Agustus 2019 dan meminta pengadilan menyatakan Kongres V PDIP di Bali, yang digelar pada 8 hingga 10 Agustus 2019, dinyatakan tidak sah dan bertentangan dengan hukum.

“Mengadili dalam eksepsi mengabulkan eksepsi tergugat satu dan tergugat dua dalam pokok perkara dinyatakan gugatan tergugat tidak dapat diterima,” kata ketua mejelis hakim perkara itu, Eti Astuti, saat membacakan putusan di PN Banda Aceh, Jumat, 10 Juli 2020. Pengadilan juga memutuskan Imran membayar biaya perkara sebesar Rp 1,3 juta.

Gugatan ini ditujukan Imran kepada Dewan Pimpinan Pusat PDIP, Mahkamah Partai PDIP, dan DPD PDIP. Imran juga meminta PN Banda Aceh menyatakan kepengurusan DPD PDI Perjuangan Provinsi Aceh masih sah dipimpin oleh Karimun Usman selaku ketua, Rifki Tajuddin selaku sekretaris dan Farid Reza Firmandez selaku bendahara,

Imrah tak berkomentar panjang terkait keputusan hakim tersebut. Usai sidang, Irfan mengatakan belum membaca tuntas seluruh keputusan hakim. “Kalau sudah (dibaca) nanti kita baru ambil sikap. Tapi kan masih ada pertimbangan hukum kasasi,” kata Imran menimang langkah berikutnya.

Sepekan sebelumnya, Ketua PDIP Banda Aceh, Teuku Mahfud, mengatakan pengangkatan Muslahuddin Daud di dalam Konferda V PDIP Aceh sebagai Ketua DPD dilakukan dengan makanisme sah. Hal ini, kata Mahfud, yang diketahui oleh seluruh kader yang mengikuti proses tersebut, termasuk Imran.

DPD Aceh masuk ke dalam “kategori kurang” dikarenakan hasil yang tidak memuaskan yang didapat partai itu pada pemilihan umum legislatif dan pemilihan umum presiden 2019. Oleh karena itu hasil evaluasi ini menjadi dasar pertimbangan DPP Partai di dalam membentuk DPD dan DPC se-Aceh yang baru.

Mahfud mengungkapkan bahwa Imran ikut diusulkan oleh DPC PDIP Banda Aceh dan 10 DPC lainnya sebagai salah satu calon Ketua DPD dari 5 orang yang diusulkan per DPC, semata-mata berdasarkan PP 28/2019. Semua calon Ketua DPD dan DPC se-Aceh, kata Mahfud, melewati Kursus Kader Kepemimpinan.

Mahfud juga mengatakan bahwa surat rekomendasi penunjukan Muslahuddin Daud sebagai Ketua DPD terpilih dibacakan di dalam Konferda V PDIP Aceh. Saat itu, kata Mahfud, tidak ada satupun peserta yang keberatan dengan hasil rekomendasi tersebut. Imran yang hadir di acara tersebut juga tidak menyatakan keberatan. [r]

Beri Komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here