Salamuddin Daeng.

Oleh Salamuddin Daeng*

Kalau dulu ada pepatah, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Sekarang coba kita tuntut ilmu ke Papua saja. Di sana ada Freeport Grasberg tempat kita belajar terkait initial public offering (IPO) anak perusahaan Pertamina yang dalam waktu dekat akan dilakukan pemerintah dalam mengatasi masalah keuangan Badan Usaha Milik Negara terbesar di Tanah Air itu.

Selama ini perdebatan tentang IPO hanya menyangkut boleh atau tidak IPO dilakukan. IPO sah atau tidak. Bahkan ada analis yang mengatakan kalau tidak dilakukan IPO maka tidak bisa dapat uang. Apa benar demikian? Apa benar urusan Pertamina itu hanya karena kekurangan uang? Sementara di sisi lain, atau bahkan kemungkinan lain, tidak pernah dibahas atau didiskusikan. Lagi pulang utang pemerintah kepada Pertamina mencapai Rp 140 triliun belum dibayar.

Jika mau melebarkan sedikit diskusi ini, kita bisa belajar dari Papua tentang jual beli saham Freeport Indonesia (PT FI) kepada Pemerintah Indonesia. Ini pelajaran yang penting mengapa bagi korporasi besar pilihannya bukan hanya sekadar IPO atau tidak IPO.

Apalagi hanya menyangkut urusan tambah permodalan, tambah uang buat eksplorasi, buat eksploitasi, buat ekspansi investasi, pilihannya sangatlah banyak. Perusahaan-perusahan besar akan memilih skema yang paling kecil risikonya bagi masa depan perusahaan dalam persaingan bisnis yang sangat keras.

Bagi perusahaan sekelas Freeport Indonesia, melalukan IPO di Indoneisa adalah pilihan yang tidak mungkin mau dilakukan. Kalau ini dilakukan, maka pembelinya adalah rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia ingin tahu berapa besar Freeport produksi emas, dan ingin dapat bagian emasnya Freeport yang belum pernah kita kalungi di leher, atau belum pernah emak-emak Indonesia memakai gelang emas keluaran Freeport.

Sehingga Mr Tito Sulistio, Kepala Bursa Efek Indonesia (BEI), menilai pemerintah perlu memberikan kesempatan kepada publik untuk memiliki saham PT Freeport Indonesia (PTFI) melalui aksi korporasi penawaran umum saham perdana (Initial Public Offering/IPO). Menurut pandangannya, langkah ini menjadikan harga saham Freeport bisa dinilai dan rakyat Indonesia bisa mengontrol.

Namun Freeport tidak akan pernah mendengar usulan itu karena pemerintah juga tidak mewajibkan perusahaan asing melalukan IPO dan melantai di Bursa Efek Indonesia. Dugaan saya, bagi Freeport, IPO itu berisiko. Akan ada banyak pihak yang akan ikut campur dalam bisnis mereka baik kawan maupun lawan. Bagaimana kalau yang datang untuk membeli saham Freeport Indonesia adalah lawan, misalnya investor asal Cina. Hal ini menyebabkan Freeport bisa ditekuk dan sahamnya bisa digilas semua di Grasberg Papua.

Padahal Freeport Internasional tengah kekurangan uang. Harga saham rontok, jatuh ke level paling rendah. Freeport bermasalah dengan utang yang sangat besar, akibat kegagalan investasi di minyak. Tapi Freeport tidak akan mau melantai di Bursa Efek Indonesia; di negara dengan perubahan hukum yang sangat dinamis dan tidak pasti.

Lalu apa yang dilakukan Freeport. Di sinilah kita harus belajar. Freeport Indonesia “menendang Rio Tinto” Dari tambang Grasberg Papua. Rio Tinto adalah pemegang Participating Interest (PI) di Grasberg. PI Rio Tinto itu adalah bagian produksi 40 persen di atas produksi normal Grasberg.

Karena desakan politik dari dalam Indonesia, agar Freeport melalukan divestasi, taat pada kontrak karya, dan berbagai kewajiban lainnya yang selama berpuluh puluh tahun tidak terlaksana, maka dipindahtangankanlah PI Rio Tinto kepada Holding BUMN tambang Indonesia yang dipimpin Inalum. Nilainya mencapai Rp 53 triliun. Dengan cara begini Freeport Indonesia bisa terbebas dari skema IPO dan terbebas dari kewajiban jual saham murni.

Pelajaran dari Papua ini cukup berharga bagi para pengambil kebijakan Indonesia bahwa banyak jalan menuju Roma. Banyak cara mendapatkan uang tanpa harus ada pihak lain, swasta maupun asing, yang bisa cawe-cawe di BUMM. Karena belum tentu swasta dan asing itu punya niat yang sama dengan BUMN; melayani rakyat, bangsa dan negara.

Jadi kalau IPO anak perusahaan Pertamina itu untuk cari uang, maka alasan itu jelas keliru. IPO akan mengakibatkan anak perusahaan Pertamina jatuh ke dalam genggaman swasta. Apalagi sekarang Pertamina berutang banyak ke pihak swasta. Swasta akan mengontrol Pertamina melalui dua hal, yakni saham dan utang. Tapi kalau memang niat pemerintah menjual Pertamina, maka itu hal lain. Menteri BUMN harus jujur ke rakyat bahwa memang dia berniat menjual Pertamina. “Jujur itu hebat,” kata KPK.

*) Penulis adalah pengamat ekonomi-politik Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI).

Beri Komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here