Demonstrasi menolak pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Foto: ist.

rmolaceh Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) menyebut langkah cepat Pemerintah Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat membahas Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja di tengah pandemi covid-19 menunjukkan pejabat di dua lembaga itu kehilangan hati nurani.

“Pembahasan RUU ini mengindikasikan adanya bau busuk kepentingan oligarki yang akan mengeksploitasi sumber daya alam, baik di darat maupun di laut Indonesia,” kata Sekretaris Jenderal KIARA, Susan Herawati, dalam pernyataan tertulis yang diterima rmolaceh.id, Rabu, 8 Juli 2020.

Menurut Susan, undang-undang ini disusun dan dibahas bukan untuk melindungi masyarakat dan keberlanjutan sumber daya alam Indonesia. Sebaliknya, RUU ini disusun untuk memanjakan kepentingan oligarki di Indonesia yang telah lama menguasai proses pembuatan kebijakan di negara.

Karena itu, KIARA menggelar kampanye penolakan terhadap RUU Omnibus Law Cipta Kerja dengan cara menjajakan ikan-ikan yang telah lama mati dan berbau tak sedap. Bau ikan-ikan ini merupakan simbol kuatnya bau busuk oligarki yang berada di balik penyusunan dan pembahasan RUU Cipta Kerja.

Susan juga menilai RUU Omnibus Law Cipta Kerja memiliki banyak cacat. Baik dari aspek formil maupun materil. Secara hukum, kata Susan, RUU ini bertentangan dengan Konstitusi Republik Indonesia, UUD 1945. RUU Omnibus Law Cipta Kerja berbahaya jika disahkan karena memberikan karpet merah kepada investasi, khususnya investasi asing, dalam mengeksploitasi sumber daya kelautan dan perikanan.

“Pada titik inilah nelayan, perempuan nelayan, pembudidaya ikan, pelestari ekosistem pesisir, dan masyarakat adat pesisir tidak lepas dari ancaman RUU ini,” kata Susan.

Susan mengatakan, dalam aturan baru itu, nelayan kecil dan tradisional yang menggunakan perahu di bawah 10 gross tonnage (GT) serta menggunakan alat tangkap ramah lingkungan dipaksa harus mengurus perizinan perikanan tangkap.

Rancangan omnibus law menyamakan nelayan kecil dan nelayan tradisional dengan nelayan skala besar, yakni nelayan yang menggunakan perahu di atas 10 gross tonnage. Menyamakan posisi nelayan kecil dengan nelayan besar menghilangkan kewajiban negara untuk melindungi nelayan tradisional.

Susan juga menilai RUU Omnibus Law Cipta Kerja ini menguatkan posisi tata ruang laut, sebagaimana diatur dalam Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K). Dalam praktiknya, RZWP3K tidak menempatkan nelayan serta perempuan nelayan sebagai aktor utama pengelola sumber daya kelautan dan perikanan.
“RUU Omnibus Law hanya memberikan kepastian hukum untuk kepentingan oligarki, investor asing, dan pebisnis berskala besar,” kata Susan.

Dalam jangka panjang, kata Susan, RUU ini akan mendorong terjadinya krisis pangan di tengah-tengah masyarakat. Khususnya pangan yang berasal dari laut sebagai sumber protein hewani. Atas dasar itu, Susan mendesak Pemerintah dan DPR RI menghentikan pembahasan dan mencabut RUU Omnibus Law Cipta Kerja. [r]

Beri Komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here