Habiburokhman. Foto: rmol.id

rmolaceh Juru bicara Partai Gerindra Habiburokhman menilai kemunculan putasan Mahkamah Agung terkait gugutan Rachmawati Soekarno Putri adalah upaya untuk memecah konsentrasi masyarakat.

Putusan dinilai Habiburokhman tidak ada relevansinya dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum yang menetapkan pasangan Joko Widodo dan Ma’ruf Amin sebagai pemenang Pemilihan Umum 2019.

“Ada pihak-pihak yang secara sistematis sengaja menyebarkan narasi batalnya hasil Pilpres dengan putusan MA. Tujuannya untuk memecah konsentrasi rakyat. Rakyat dipasok info palsu tersebut agar persoalan-persoalan besar luput dari perhatian,” kata Habiburokhman, seperti dikutip dari RMOL.ID, Rabu, 8 Juli 2020.

Menurut Habiburokhman, syarat 20 persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia telah dipenuhi Jokowi. Artinya, tidak ada relevansi putusan MA Nomor 44 P/HUM/2019 dengan batalnya hasil pilpres.

Habiburokhman menyoroti bahwa video YouTube yang beredar itu sebenarnya berisi pertanyaan. Tapi kesan yang ditimbulkan setelah menyaksikan video itu adalah putusan MA yang baru diupload 3 Juli 2020 tersebut bisa digunakan untuk membatalkan hasil Pilpres 2019.

“Faktanya jauh panggang dari api. Putusan MA tersebut memang ada, tapi sama sekali tidak berpengaruh dengan hasil Pilpres,” kata Habiburrokhman.

Putusan ini menjadi ramai diperbincangkan setelah muncul video di YouTube yang walau tidak secara lugas coba menggiring opini bahwa Pilpres 2019 bisa saja batal karena adanya putusan uji materi MA Nomor 44 P/HUM/2019.

Habiburokhman mengatakan pada pasal 6A UUD 1945 dan UU 7/2017 tentang Pemilu mengatur bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden dapat dilantik jika mendapatkan suara lebih dari 50 persen jumlah suara dalam pemilihan umum, dengan sedikitnya 20 persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia.

Sementara dalam aturan KPU 5/2019, dalam aturan tambahan di pasal 3 ayat 7 menyatakan “dalam hal hanya terdapat 2 (dua) pasangan calon dalam pemilu presiden dan wakil presiden, KPU menetapkan pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak sebagai pasangan calon terpilih”.

“Jadi kalau paslon hanya dua, tidak berlaku ketentuan si pemenang harus memperoleh 20 persen provinsi di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia. Paslon yang suara nasional di atas 50 persen langsung ditetapkan sebagai pemenang,” kata Habiburokhman.

Ketentuan pasal 3 ayat 7 PKPU 5/2019 ini yang kemudian digugat ke MA dan dikabulkan untuk dihapus. Artinya, pengaturan hasil pilpres yang diikuti dua paslon kembali ke aturan UUD 1945 dan UU Pemilu.

“Sekarang kita check hasil pilpres apakah sudah terpenuhi syarat itu. Secara nasional Jokowi-Maruf menang dengan 55,50 persen. Lebih detail, Jokowi menang di 21 Provinsi dan Prabowo-Sandi unggul di 13 provinsi,” kata Habiburokhman. [r]

Beri Komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here