SBN bersama pengurus JMSI Pusat. Foto: ist.

rmolaceh Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah asal Bengkulu, Sultan Bachtiar Najamuddin (SBN), mengatakan Tim Kerja Pimpinan DPD RI resmi mengeluarkan rekomendasi dengan kesimpulan menolak RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP).

“Rekomendasi sudah disampaikan kepada Ketua DPD, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti untuk kemudian diambil sebagai sikap lembaga,” kata S ultan, Selasa, 7 Juli 2020.

SBN menyatakan sejak awal dirinya menolak rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila. Menurut SBN, Pancasila sudah final. RUU HIP, kata SBN, hanya memancing kritik dan protes publik.

SBN mengungkapkan bahwa mayoritas Senator DPD RI menyayangkan tidak dicantumkan dalam TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 sebagai konsiderans RUU HIP. Hal ini, kata dia, bisa dijadikan pintu masuk kembalinya ajaran komunisme.

Selain itu, kata SBN, ada efek ideologis lain yang diakibatkan dari kontroversi RUU HIP. Yakni kekhawatiran tentang kebangkitan komunisme di tengah masyarakat.

Selain itu, kata SBN, pada Pasal 6 yang mengatur soal Trisila dan Ekasila. Pasal itu dinilai mendegradasi kedudukan Pancasila sebagai dasar negara.

Timja Pimpinan DPD RI sendiri, kata SBN, mengkaji secara mendalam dan komprehensif terkait RUU HIP tersebut. Termasuk bertemu dengan sejumlah ormas dan lapisan masyarakat yang telah secara terbuka menyatakan penolakan terhadap RUU tersebut.

“Hasil kerja dari Timja hari ini akan menjadi panduan bagi sikap Lembaga DPD RI,” kata SBN. [r]

Beri Komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here