Prabowo Subianto dan Joko Widodo. Foto: rmol.id

rmolaceh Komisioner Komisi Pemilihan Umum, Hasyim Asy’ari, mengatakan putusan Mahkamah Agung 44/2019 tidak berpengaruh terhadap keabsahan penetapan pasangan calon Presiden dan Wapres terpilih hasil Pemilihan Umum 2019.

“Azas hukum tidak berlaku surut. Ketentuan (norma) dalam peraturan perundang-undangan tidak berlaku surut. Putusan MA 44/2019 adalah pengujian norma dalam PKPU 5/2019,” kata Hasyim, dalam keterangan tertulis yang diterima rmolaceh.id, Selasa, 7 Juli 2020.

Menurut Hasyim, penetapan pasangan calon presiden dan wakilnya, hasil Pemilu 2019, dilaksanakan pada 30 Juni 2019. Sedengan putusan MA 44/2019 diregister 14 Mei 2019 dan diputuskan 28 Oktober 2019.

Menurut Hasyim, karena putusan MA tersebut adalah pengujian norma Peraturan Komisi Pemilihan Umum, maka tidak dapat diberlakukan surut terhadap penetapan pasangan Jokowi dan Ma’ruf Amin yang telah dilaksanakan.

Sebelumnya, Hersubeno Arief, wartawan asal Lampung, mempertanyakan lamanya publikasi putusan Mahkamah Agung (MA) soal gugatan sengketa Pilpres 2019. Putusan MA yang membatalkan kemenangan Jokowi itu dikeluarkan pada 28 September 2019 namun baru diumumkan kepada publik pada 3 Juli 2020,

Seperti dikutip dari rmollampung.id, Kemenangan Jokowi ini dinilai tidak memenuhi syarat. Hersubeno mengatakan, ada jeda yang panjang sejak putusan ini diterbitkan hingga dipublikasi di laman resmi MA. “Baru di-publish sembilan bulan,” kata alumni FH Unila lewat channel YouTube Hersubeno Point yang diunggah pagi tadi.

Padahal, kata Hersubeno, gugatan Rachmawati Soekarnoputri dan kawan-kawan merupakan persoalan serius. Pendiri Yayasan Pendidikan Soekarno, Rachmawati Soekarnoputri dan kawan-kawan mendaftarkan soal putusan KPU pada 13 Mei 2019.

Sedangkan putusan KPU tentang pemenang pilpres ditetapkan pada 21 Mei 2019 dan baru diunggah 3 Juli 2020 atau baru beberapa hari yang lalu. Secara khusus, kata Hersubeno, objek gugatan mengerucut pada pasal 3 ayat 7 yang mengatur mengenai penetapan pemenang pilpres saat yang berlaga hanya dua pasangan saja.

Disebutkan dalam pasal itu, “dalam hal hanya terdapat 2 (dua) Pasangan Calon dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, KPU menetapkan Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak sebagai Pasangan Calon terpilih”.

Berdasarkan putusan MA disebutkan bahwa PKPU 5/2019 bertentangan dengan UU 7/2017 tentang Pemilu. Di mana UU ini mengatur sejumlah kriteria pemenang jika hanya ada dua pasangan calon yang bertanding di pilpres.

Di antaranya, ujar Hersubeno, pasangan itu harus menang 50 persen plus satu suara, kemudian meraih minimal 20 persen di seluruh provinsi, dan menang minimal 50 persen di separuh provinsi.

Bunyi UU Pemilu ini sendiri merupakan jiplakan dari pasal 6A UUD 1945. Sementara pasangan Jokowi-Maruf, kata Hersubeno, tidak memenuhi ketentuan itu. Jokowi kalah di 13 provinsi, dan meraih hanya 14 persen suara di dua provinsi.

Di Aceh Jokowi meraih 14,41 persen dan di Sumatera Barat hanya 14,08 persen. “Jadi berdasarkan UU, Jokowi tidak memenuhi ketentuan ini,” kata Hersubeno.

Ketua Koalisi Rakyat Pemerhati Jakarta Baru, Sugiyanto Emik, berujar pelantikan Jokowi sebagai presiden sah. Sebab keputusan MA tersebut keluar pada tanggal 28 Oktober 2019.Sedangakan Jokowi sudah dilantik pada tanggal 21 Oktober 2019.

Pelantikan Presiden itu berdasarkan pada ketentuan UU dan khususnya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilh dalam Pemililihan Umum.

“Masalah ini akan menjadi perdebatan sengit. Namun keputusan hukum tidak bisa berlaku surut (asas non retroaktif) akan menjadi penghalang untuk membatalkan pelantikan Presiden Jokowi,” kata Sugiyanto.

Andaikan keputusan MA itu terbit sebelum tanggal pelantikan Jokowi sebagai presiden, kata Sugiyanto, maka putusan itu bisa dijadikan dasar. Artinya, kata dia, jika Jokowi tetap dilantik, maka dapat dikatakan cacat hukum atau batal demi hukum.

Persoalan MA baru mengumumkan pada tanggal 3 Juli 2020, itu adalah hal administrasi. Bila merujuk pada asas non retroaktif maka hal ini tidak mempengaruhi hasil keputusan pelantikan Presiden Jokowi pada 21 Oktober 2019.

Sugiyanto sependapat dengan putusan MA tersebut yang menegaskan pasal pada PKPU yang digugat Rachmawati Soekarnoputri CS bertentangan dengan UUD 45 hasil Amandemen, yaitu pada pasal 6A dan UU Pemilu No.7/2017.

“Pertanyaan pentingnya adalah, mengapa MA baru membuat keputusan pada 28 Oktober 2019, setelah Presiden Jokowi dilantik pada tanggal 21 Oktober 2019? Yang bisa menjawabnya tentu hanya Mahkamah Agung,” kata Sugiyanto. [r]

Beri Komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here