Sidang gugatan pemilihan Rektor UNG. Foto: ist

rmolaceh Sidang gugatan pengangkatan Rektor Universitas Negeri Gorontalo, Eduard Wolok, digelar di PTUN Jakarta, Kamis lalu, 2 Juli 2020. Sidang hari itu digelar dengan agenda mendengarkan keterangan ahli dan saksi fakta.

Pihak tergugat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menghadirkan ahli hukum tata usaha negara dari Universitas Indonesia, Ana Herlina. Sedang pihak penggugat, Ani Hasan, menghadirkan sekretaris panitia pemilihan rektor, Rivai Hamzah, Anggota Senat Muhamad Ikbal Bahua dan wartawan Mahmud Marhaba.

Sebelum sidang dimulai, kuasa hukum rektor, Yakop Abdul Rahmat Mahmud dan Ardy Wiranata Arsyad, menyampaikan kepada majelis hakim bahwa pihaknya menambahkan empat kuasa hukum jaksa negara dari Kejati Gorontalo yang dipimpin Fatmawati Khali.

Walaupun tidak keberatan dengan masuknya kuasa hukum berstatus jaksa negara itu, kuasa hukum penggugat, Deswerd Zougira, menyampaikan kepada majelis hakim bahwa bergabungnya empat jaksa itu berpotensi menimbulkan konflik interes. Di dalam gugatan disebutkan pula soal perkara korupsi pengadaan alat laboratorium di UNG. Kasus ini sedang ditangani oleh Kejaksaan Tinggi Gorontalo dan rektor ikut pula diperiksa.

”Gugatan di PTUN menyangkut penerbitan SK Mendikbud kepada rektor yang sifatnya sangat personal, bukan perkara korporasi yang tidak mau bayar utang sehingga harus melibatkan pengacara jaksa negara,” Deswerd. Menanggapi hal itu, Ketua Majelis Hakim meminta Fatmawati untuk meneruskan pernyataan kuasa hukum penggugat itu kepada Kejati Gorontalo.

Dalam persidangan, saksi ahli menjelaskan bahwa kerugian yang timbul dari keputusan pejabat, seperti yang dialami, penggugat bisa berupa kerugian materil, berupa uang atau kerugian immaterial seperti merasa terhina, ternista atau merasa malu.

Sedangkan soal hak suara menteri 35 persen dalam pemilihan rektor, saksi ahli berpendapat hal itu terpulang kepada menteri, untuk menggunakan atau tidak. “Menteri punya hak prerogatif. Kalau saya Menteri, Saya naikan hak suara menjadi 75 persen.”

Menyangkut rekam jejak calon rektor, kata ahli, sejak awal Menteri pasti telah menelusurinya. Kalau kedapatan ada yang tidak beres terkait asal-usul kekayaannya, kata ahli, maka harus kandidat tersebut harus dicoret.

Menanggapi pendapat ahli tersebut, Deswerd membantah pendapat ahli yang mengatakan menteri punya hak prerogatif untuk memilih siapa saja yang dia suka.

Menurut Deswerd, Peraturan Menristekdikti Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi, Pasal 9 ayat (4) menyebutkan, dalam melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menteri membentuk tim penilai kinerja calon pemimpin PTN. Sedangkan pada pasal 9 ayat (5) menyebutkan, hasil penilaian tim penilai kinerja calon pemimpin PTN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi pertimbangan menteri dalam melaksanakan haknya.

Sedangkan anggota senat, sesuai Permenristekdikti, memiliki hak memilih, dipilih dan abstain atau tidak memilih, termasuk tidak memilih dirinya sendiri, tidak ada mekanisme lain.

“Lalu bagaimana ahli sampai berpendapat yang berlawanan dengan Permenristekdikti dan menyebut calon yang tidak memilih dirinya sendiri harus diperiksa di psikiater,” kata Deswerd. Soal ini ahli tidak menanggapinya. Terakhir Deswerd menanyakan pendapat ahli tentang azas ketidakberpihakan yang diatur di UU Nomor 30 Tahun 2014 yang dijawab singkat, oleh ahli, harus berdasarkan bukti-bukti.

Sementara Rifai dan Ikbal, dalam kesaksiannya, mengungkapkan bahwa hingga penetapan lima bakal calon Rektor oleh senat, Eduard tidak memasukan nota persetujuan pencantuman gelar doktor dari BKN sebagai syarat yang ditetapkan sendiri oleh Menteri.

Eduard juga disebut mengikuti kuliah S3 program hari Sabtu yang sudah lama dilarang Kemendikbud. Menteri tidak membentuk tim penilai kinerja calon pemimpin PTN dan tidak menelusuri rekam jejak calon. Dan Menristekdikti Muhammad Nasir, Agus Indarjo dan Eduard sama-sama tergabung dalam Forum Wakil Rektor II se-Indonesia.

Sementara saksi Mahmud menerangkan hal yang sama dengan yang disampaikan Rivai. Dia menemui Kepala Bidang Pengadaan dan Kepangkatan BKN Syahbudin yang mengaku sempat menolak usulan pencantuman gelar doktor Eduard. Mahmud menyebut pertemuan itu dalam rangka konfirmasi untuk perimbangan berita di media yang dia pimpin.

Mahmud menolak mengungkapkan isi surat “sakti” yang dijadikan judul beritanya meski hakim menyebut surat sakti dimaksud adalah salah satu bukti yang diajukan penggugat. Menurut Deswerd, bukti tersebut, yakni surat dari Sekretaris Direktur Jenderal Kemenristekdikti Agus Indarjo kepada BKN, yang menyebutkan Eduard bukan mengikuti program kuliah jarak jauh, sehingga keluar nota pencantuman gelar doktor beberapa hari setelah penetapan calon rektor oleh senat.

Sidang sengketa pemilihan rektor ini bermula dari keputusan Menristekdikti, Muhammad Nasir yang diwakili Agus Indarjo, menyalurkan seluruh hak suaranya saat Pilrek awal September tahun lalu, hanya kepada Eduard. Sedangkan penggugat dan satu calon lainnya tidak diberikan satu suara pun oleh Nasir.

Sidang akan dilanjutkan pada Kamis pekan depan dengan agenda penyampaian kesimpulan lewat online. Diperkirakan sidang putusan digelar seminggu setelah penyampaian kesimpulan.[r]

Beri Komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here