Konferensi pers KPK terkait penangkapan Bupati dan Ketua DPRD Kutai Timur. Foto: Merdeka.

rmolaceh Sebelum ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi, Kamis lalu, Bupati Kutai Timur, Ismunandar, telah disadap. Ini adalah penyadapan pertama yang dilakukan KPK sejak pemberlakuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang KPK.

“Penyadap tersebut sudah dilakukan KPK sejak Februari lalu,” kata Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango, kemarin.

Undang-undang baru itu mengatur mekanisme penyadapan. Fungsi penyadapan dilaksanakan setelah mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas KPK. Dewan Pengawas KPK terdiri dari lima orang, yakni Tumpak Hatarongan Panggabean, Artidjo Alkostar, Albertina Ho, Syamsuddin Haris dan Harjono.

Setelah mendapati bukti cukup, KPK menangkap Ismunandar dan Encek Unguria. Mereka juga ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait pekerjaan infrastruktur di lingkungan pemerintah kabupaten Kutai Timur 2019-2020.

Selain Ismunandar dan Encek Unguria, KPK juga menetapkan lima tersangka lainnya, yakni Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Musyaffa, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Suriansyah dan Kepala Dinas Pekerjaan umum Aswandini, selaku penerima suap.

KPK juga menangkap Aditya Maharani dan Deky Aryanto selaku selaku rekanan. Para penerima dijerat dengan pasal 12 ayat (1) huruf a atau b atau pasal 11 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, dengan ancaman penjara minimal 4 tahun dan maksimal seumur hidup dan denda minimal Rp200 juta maksimal Rp 1 miliar.

Sedangkan para pemberi dijerat dengan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau Pasal 13 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP, dengan ancaman hukuman minimal satu tahun penjara dan maksimal lima tahun penjara dan denda paling sedikit Rp50 juta dan paling banyak Rp250 juta. [r]

Beri Komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here