Oleh Azhar*

Bentang alam Leuser sangat kaya dengan spesies flora dan fauna. Biomasa hutan Leuser yang tidak beraturan juga dapat berperan sebagal filter pergerakan air dan sedimen. Hutan leuser juga tidak memerlukan pengolahan tanah intensif yang membuat tanah lebih tahan terhadap erosi.

Kawasan ini lebih tahan terhadap kekeringan sehingga tidak mudah terbakar. Hutan ini penting peranannya bagi proses pengisian air tanah pada daerah resapan air. Oleh karena itu, hutan Leuser dapat diibaratkan sebagai menara air yang sanggup menyuplai air di saat kemarau panjang sekalipun. Hutan eksotik ini berperan sebagai pengatur tata air dan sekaligus penghasil atau penyimpan air.

Dalam beberapa tahun terakhir ini, jumlah kecamatan yang terkena dampak bencana banjir berada di kawasan hulu; sesuatu yang mungkin tak pernah terjadi di masa lalu. Kasus banjir yang dahulunya tidak pernah dirasakan oleh masyarakat, kini dialami hampir setiap tahun, bahkan di zona inti Taman Nasional Gunung Leuser dan Kawasan Ekosistem Leuser.

Dalam Undang-Undang Pemerintah Aceh Nomor 11 tahun 2006, pasal 150 memberikan kewenangan pengelolaan KEL kepada Pemerintah Aceh untuk melindungi, melestarikan, merehabilitasi kawasan dan memanfaatkannya secara lestari dan berkelanjutan. Dan hutan Leuser adalah bagian penting dari strategi pembangunan Aceh.

Kawasan ini masuk dalam draft Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh. Namun kini pola ruang KEL diubah. Padahal, pada dasarnya, penataan ruang merupakan acuan dan arahan pembangunan bagi semua sektor yang memanfaatkan ruang tersebut. Semua sektor terakomodasi dalam perencanaan yang digunakan 20 tahun ke depan.

Seperti biasa, beda pemerintah beda pula kebijakan. Pada 2013, hutan Aceh rencananya akan diubah fungsinya dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). revisi RTRW Aceh. Perubahan ini membuka area hutan untuk konversi menjadi perkebunan monokultur.

Hal ini merupakan konsekuensi politis dari revisi RTRW ini. Ada dua konsekuensi dari perubahan aturan ini. Pertama, konversi hutan yang tadinya ilegal menjadi legal. Kedua, terjadinya ekspansi industri kayu dan perkebunan di hutan alam.

Di masa Pemerintah Aceh terdahulu, terbentuk tim teknis yakni Aceh Green. Tim ini menyusun ulang hutan Aceh. Kawasan hutan diusulkan ditambah oleh tim ini menjadi seluas 800 ribu hektare.

Ide tersebut dimentahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh saat itu lewat draf RTRW Aceh. Kabupaten yang masuk dalam kawasan KEL pun menolak gagasan hijau ini. Di era Pemerintah Aceh terdahulu, luas kawasan lindung Aceh diperbesar menjadi 68 persen. Namun sekarang luas hutan liar di Aceh cukup 46 persen.

Program master plan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia (MP3I) pun menjadikan hutan Aceh sebagai sasaran pengembangan sawit. Hal ini tertera pada peta usulan perubahan tata ruang Aceh akan di sesuaikan dengan beberapa areal konsesi pertambangan, hak guna usaha (HGU) sawit, juga pembangunan 11 ruas jalan membelah hutan Aceh.

Berdasarkan analisis Fortrust/ Forum Tata Ruang Sumatera, salah satu LSM yang tergabung konsorsium Tata Tuang di Aceh, luas hutan Aceh ditetapkan Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan No. 170/Kpts-II/2000, seluas 3,350.013 hektare.

Draf RTRW Aceh versi baru ini menghilangkan luas kawasan lindung Aceh 71.587 hektare. Padahal areal itu mencakup hutan lindung dan kawasan konservasi. Kawasan lindung Aceh ditetapkan seluas 2.649.072 hektar (46,66 persen) dan kawasan budidaya 3.027.742 hektare (53,34 persen). Hutan lindung dialihfungsikan menjadi areal penggunaan lain (APL) di Kabupaten Aceh Tenggara seluas 13 ribu hektare.

Peran kawasan konservasi pun dikerdilkan. Seperti yang dialami Suaka Margasatwa Rawa Singkil. Dari luas 102.370 hektare menjadi 75.000 hektare. Cagar Alam Janto dikurangi dari 16.940 hektare menjadi menjadi 311 hektare. Sebagian besar diubah menjadi taman Wisata Alam.

Taman Buru Lingga Isaq di Aceh Tengah dikurangi dari 86.704 hektare menjadi 86.320 hektare. 10 kepala daerah di Aceh pun sepakat membuka jalan akses dalam Kawasan Ekosistem Leuser. Padahal semua jalan yang dibangun tersebut merupakan dearah hulu tangkapan air dan inti dari RTRW Aceh.

Kondisi fisiografi wilayah Aceh di daratan Aceh dapat dikelompokkan atas empat kelompok utama, yaitu dataran rendah, pegunungan bagian utara, pegunungan bagian tengah, dan pegunungan bagian selatan.

Dataran rendah di bagian barat terdapat terletak sejak dari sekitar muara Sungai Alas/Singkil, muara Krueng Tripa. Dataran ini berhampiran atau diapit oleh barisan pegunungan berlereng terjal yang merupakan tempat mengalirnya sungai-sungai yang relatif pendek dan deras ke bagian lembah yang datar di pesisir.

Fisiografi yang demikian disertai dengan curah hujan yang tinggi menyebabkan bagian muara sungai tidak mampu menampung volume air. Jajaran pegunungan bagian tengah ini mempunyai lereng yang sangat curam sehingga sulit dilalui.

Ini ditandai oleh keberadaan antara lain Kompleks Gunung Geureudong/Burni Telong (2.556 m) dan Kompleks Gunung Ucap Malu (3.187 m). Pada pegunungan bagian tengah ini terdapat dataran tinggi, yaitu Dataran Tinggi Gayo, dan terdapat Danau Laut Tawar.

Pegunungan bagian selatan terletak di Gayo Lues, Aceh Tenggara, Aceh Barat Daya, dan Aceh Selatan. Jajaran paling selatan dengan dengan pegunungan paling tinggi adalah Gunung Leuser (3.466 m) yang merupakan gunung tertinggi di Aceh. Pada jajaran di tengah tersebut terdapat dataran tinggi, dikenal Dataran Tinggi Alas.

Pola sebaran sistem lahan tersebut dapat diindikasikan kecenderungan sistem lahan yang menonjol di Aceh. Pada bagian wilayah pegunungan tengah ini sangat menonjol sistem lahan BPD (Bukit Pandan) dengan karakteristik utamanya antara lain peka gerakan tanah/longsor, lereng di atas 60 persen, sistem drainase dendritik, dan curah hujan yang tinggi.

Potensi rawan bencana alam termasuk bencana alam geologi di wilayah Aceh mencakup bentuk atau jenis bencana dan lokasi/indikasi lokasinya Potensi Rawan Tanah Longsor, berada di bagian tengah wilayah Aceh atau pegunungan dan perbukitan. Di bagian yang dilalui sesar/patahan aktif, bencana tanah longsor yang berdampak pada masyarakat secara langsung adalah pada jalur jalan lintas tengah, yaitu yang terdapat di Aceh Tenggara, Gayo Lues, dan sekitar Takengon di Aceh Tengah.

Potensi rawan banjir peluangnya tinggi dengan hamparan yang relatif luas terdapat di pesisir timur dan utara yang dilalui sungai-sungai yang relatif besar dan beberapa Daerah Aliran Sungai (DAS) besar , seperti DAS Tamiang, DAS Jambo Aye. DAS Alas dan Das Tripa serta DAS Kluet juga kawasan rawan banjir dengan peluang tinggi.

Kawasan ini berada pada bentang alam yang merupakan limpasan banjir sungai. Di kawasan pesisir barat, terdapat di Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Barat Daya, Subulussalam, Aceh Singkil, dan juga di Aceh Tenggara juga dipantai timur Aceh seperti di Aceh Utara, Lhokseumawe, Aceh Timur, Langsa, dan Aceh Tamiang.

Sebagai contoh adalah banjir bandang di Aceh Tamiang pada 2006, banjir di Trumon, dan banjir Krueng Jambo Aye. Banjir dipastikan akan menghantam pemukiman dan infrastruktur. Tidak perlu pintar menganalisi hal ini bahwa telah terjadi karena kerusakan hutan wilayah hulu DAS.

Tercatat sekitar 25 persen dari total Kawasan Ekosistem Leuser mengalami deforestrasi. Jumlahini setara 500 ribu hektare. Dikhawatirkan, sungai di wilayah ini akan unjuk kekuatannya secara terus menerus.

Kawasan leuser dengan luas 2,6 juta hektarr yang meliputi 12 Kabupaten di Aceh menunjang kehidupan hampir 3 juta dari 4 juta penduduk yang hidup di wilayah tersebut. Kawasan ini tidak hanya menopang kehidupan manusia. Kawasan ini merupakan pengontrol bencana alam. KEL juga termaktub dalam Peraturan Pemerintah No. 26 tahun 2008 sebagai kawasan strategis nasional (KSN) yang harus dilindungi dan dilestarikan.

Bencana Air dan Kemiskinan
Perusakan alam mengakibatkan. Hal ini berlangsung lewat bencana alam, utamanya yang berkaitan dengan air. Menurut laporan PBB pada 2001, bencana alam yang berhubungan dengan air di berbagai kawasan di dunia menunjukkan angka yang semakin meningkat. Data tersebut memaparkan bahwa pada rentang waktu 1990-2001 telah terjadi sekitar 2,200 bencana alam yang berhubungan dengan air di seluruh dunia.

Dari fakta-fakta itu, tata ruang Aceh harus benar mengkaji potensi hutan Aceh, baik secara ekonomi maupun ekologi. Suatu saat upaya pemulihan dengan konsep apapun yang ditawarkan setelah bencana akan membutuhkan biaya besar. Pilihan kini ada di tangan pengambil keputusan, baik di provinsi maupaun di 12 kabupaten di Aceh.

Bahwa keberhasilan pembangunan dan pengentasan kemiskinan seharusnya mempertimbangkan kemampuan kelompok masyarakat di Aceh untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yakni, pelestarian sumber air, peningkatan sumber pangan, penyediaan sumber kesehatan serta meningkatnya pendapatan keluarga.

Kerusakan lingkungan karena rusaknya sumber daya alam dan sarana prasarana di Aceh akan memupuskan harapan tersebut. Faktor kemiskinan ini lebih disebabkan karena kurang termanfaatkannya sumber pangan lestari, kesehatan dan akses perkembangan ekonomi.

Menyelamatkan dan melestarikan hutan Leuser diharapkan mencegah terjadinya bencana alam kian parah dan memiskinkan Aceh. Sepatutnya Pemerintah Aceh mempertahan KEL. Karena menangani banjir tidak cukup dengan bantuan mie instan atau bantuan pangan. Yang paling penting dilakukan adalah menjaga kawasan dari banjir yang bersifat jangka panjang. Karena sering kali, banjir itu dilupakan setelah kering.

*) Penulis adalah alumni Sekolah Tinggi Ilmu Kehutanan TGK Chik Pantee Kulu.

Beri Komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here