Kantor BPKS di Sabang.

rmolaceh Sayid Fadhil, bekas Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Sabang, terpaksa menelan pil pahit. Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Medan yang memenangkannya.

Sayid Fadhil menggugat Gubernur Aceh ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Banda Aceh terkait pemberhentian dirinya dari Kepala BPKS. Gugatan pertama yang diajukannya ini kandas.

Sayid kemudian melanjutkan banding ke PTTUN Medan, Sumatera Utara. Gugatan itu ditujukan kepada Plt Gubernur Aceh, selaku Ketua Dewan Kawasan Sabang (DKS) dan Wali Kota Sabang serta Bupati Aceh Besar, masing-masing sebagai anggota DKS.

Di tingkat ini, Sayid membuahkan hasil. Majelis menerima seluruh gugatan penggugat Sayid Fadhil dan menolak seluruh eksepsi tergugat dari Dewan Kawasan Sabang (DKS). Dalam dalam Putusan PTTUN Medan itu diminta untuk mencabut atau membatalkan surat keputusan DKS tentang pemberhentian Sayid selaku Kepala BPKS.

Perkara ini berlanjut ke Mahkamah Agung. Sayang, MA memutuskan membatalkan putusan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Medan.

Koordinator kuasa hukum Pemerintah Aceh Mohd Jully Fuady menjelaskan dengan putusan ini, polemik hukum terkait dengan kewenangan Plt Gubernur Aceh sudah beres.

“Bahwa surat keputusan pemberhentian Sayed Fadhil sudah sesuai kewenangan, prosedural, substansial dan tidak melanggar asas-asas pemerintahan yang baik, putusan ini sudah berkekuatan hukum yang tetap,” kata Jully.

Kuasa hukum Sayid, Bahadur, mengatakan belum menerima keputusan Mahkamah tersebut. “Kami masih mempertimbangkan putusan tersebut. Masih ada celah hukum yang bisa dilakukan yakni dengan mengajukan PK sesuai dengan prosedur hukum yang ada,” kata Bahadur. [r]

Beri Komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here