Serah terima jabatan Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh. Foto: dok kejaksaan

rmolaceh Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh meminta Kepala Kejaksaan Tinggi Muhammad Yusuf mengubah banyak hal di tempat barunya. Satu di antaranya adalah membentuk satuan tugas khusus untuk menangani perkara mangkrak di kejaksaan.

“Hampir sebagian besar perkara korupsi di daerah tak jelas juntrungnya. Tidak ada supervisi dan tidak jelas pengembangan penyelidikannya,” kata Koordinator Gerak Askhalani, Senin, 1 Juni 2020.

Askhalani mencontohkan penanganan kasus dana KIP di Aceh Tenggara. Kasus ini masuk ke proses penyelidikan, namun hingga saat ini tak jelas statusnya. Demikian juga kasus pengadaan tanah dan beberapa perkara lainnya. Hal-hal ini, kata Askhalani, membutuhkan perhatian khusus Yusuf.

Hal yang lain yang perlu menjadi perhatian Yusuf adalah kinerja kejaksaan dalam menindaklanjuti dugaan korupsi yang dilaporkan oleh masyarakat. Kejaksaan tinggi, kata Askhalani, harusnya memonitor setiap laporan perkara dan memastikan proses hukum berjalan sesuai aturan.

“Kasus-kasus yang dilaporkan atau ditangani langsung di kejaksaan negeri harus diawasi perkembangannya. Kalau memang harus dihentikan, kejaksaan harus mengungkap alasannya. Demikian juga sebaliknya,” kata Askhalani.

Askhalani mencontohkan dugaan tindak pidana korupsi dana migas. Kerugian negara dalam kasus itu mencapai Rp 22 miliar. Kasus itu mulai ditangani kejaksaan pada 2015. Namun hingga kini, cerita tentang penyelidikan kasus itu tak jelas ujungnya.

“Padahal dalam fakta persidangan, majelis hakim mendorong Kejati untuk menuntaskan perkara tersebut,” kata Askhalani. “Demikian juga kasus jaring apung di Sabang. Kejaksaan sudah mengumumkan tersangka dan menyita barang bukti. Tapi tidak diketahui lanjutan perjalanan perkaranya.”

Askhalani juga mendorong Kajati membentuk satu layanan khusus dalam merespons keluhan publik. Hal ini menunjukkan fungsi kehumasan di Kejati tidak berfungsi maksimal.

“Kajati Aceh yang baru harus lebih tegas dalam mendorong reformasi birokrasi di lingkungan kerja wilayah hukum Aceh. Tentu kita tak perlu memberikan detail, Kajati pasti tahu yang harus dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan,” kata Askhalani. [r]

Beri Komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here