Kapolda Aceh Irjen Pol Wahyu Widada. Foto: dok humas polda aceh

rmolaceh Operasi tangkap tangan yang dilakukan Kepolisian Resor Aceh Barat, pertengahan Juni 2019, menjadi buah bibir dalam waktu relatif panjang. Saat itu, kepolisian menangkap lima orang di Hotel Meuligoh, Meulaboh, dan mengamankan uang Rp 900 juta.

“Saat itu, sempat muncul harapan kasus ini akan bisa dituntaskan. Apalagi, nilai kerugian negara dalam kasus itu mencapai hampir dua miliar,” kata Edi Syahputra, Koordinator Gerakan Anti Korupsi (Gerak) Aceh Barat, Senin, 1 Juni 2020.

Tapi harapan itu tinggal harapan. Hampir setahun, pengembangan kasus itu tak jelas juntrungnya. Hingga saat ini, kepolisian tidak mengeluarkan surat pemberhentian penyidikan. Namun hingga saat ini, kasus itu tak juga dibawa ke pengadilan.

Padahal, kata Edi, tak susah bagi kepolisian untuk mengungkap kasus ini secara tuntas. Sederet dokumen yang ditunjukkan Edi gamblang menggambarkan praktik dugaan korupsi yang melibatkan banyak aparatur desa dan Lembaga Studi Implementasi Akintabilitas Publik (SIAP).

“Atau mungkin kasus ini mandek karena menyerempet tanda tangan orang penting di Aceh Barat,” kata Edi.

Dalam selembar surat berkop, SIAP mengajukan proposal kerja sama kepada Bupati Aceh Barat. Surat itu ditandatangani pada 31 Januari 2019. Isinya menawarkan kerja sama SIAP dengan pemerintah kabupaten untuk melatih aparat desa di daerah itu.

Tiga hari kemudian, di atas lembaran yang sama, terdapat catatan bertuliskan tangan yang diduga milik Bupati Aceh Barat. Catatan itu meminta Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat atau Kepala BPM Aceh Barat menindaklanjuti usulan kerja sama yang dilayangkan lembaga tersebut.

Pada 6 Maret 2019, SIAP berkirim surat kepada seluruh Kepala Gampong di Aceh Barat. Dalam surat itu, SIAP mengundang mereka mengikuti Bimtek dengan tema Peningkatan Kinerja Aparatur Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Sesuai Permendagri 20 tahun 2018 dan Audit Dana Desa.

Terdapat tiga gelombang pelatihan yang dijadwalkan SIAP. Gelombang pertama pada 20-24 Maret 2019, gelombang kedua pada 27-30 Maret 2019, dan gelombang ketiga pada 3-6 April 2019. Setiap peserta wajib menyetorkan biaya kontribusi sebesar Rp 5 juta.

“Konstribusi peserta terlalu besar dibandingkan dengan fasilitas yang mereka peroleh. Mereka hanya mendapatkan perlengakapan pelatihan, penginapan, makan tiga kali sehari selama menjalani pelatihan dan sertifikat serta baju batik. Anehnya, pelatihan itu digelar di Batam, Kepulauan Riau,” kata Edy.

Peserta juga diwajibkan menyerahkan biaya transportasi sebesar Rp 5 juta untuk transportasi Aceh Barat-Banda Aceh-Batam, Kepulauan Riau. Untuk pelatihan itu, kepala desa, dengan menggunakan anggaran desa, menghabiskan uang sebesar Rp 10 juta.

OTT di Hotel Meuligo, Meulaboh, Aceh Barat, itu dilakukan terhadap lima orang yang merupakan setoran tahap kedua. Harusnya, dengan sederet alat bukti yang dimiliki polisi, kasus ini bisa segera dituntaskan.

“Saya meminta kepada Kapolda Aceh untuk memberikan perhatian terkait kasus ini. Atau sekalian saja diambil alih. Dengan demikian, proses hukum di kepolisian bisa berjalan cepat,” kata Edi.

Dalam mengembangkan kasus ini, Polres Aceh Barat memeriksa lebih dari ratusan saksi. Mulai dari pejabat daerah, kecamatan hingga aparatur desa. Kepala Satuan Reserse Kriminal Inspektur Polisi Satu Muhammad Isral mengatakan butuh waktu panjang dalam pengembangannya.

“Apalagi ini penggunaan dana desa. Jadi ada sekitar tiga ratus desa lebih,” kata Isral, Mei lalu.

Kepolisian belum bisa menetapkan tersangka atas kasus tersebut lantaran ada beberapa bukti yang harus dilengkapi. Salah satunya, kata Isral, adalah audit dari Badan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Aceh. [r]

Beri Komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here